JAKARTA, fornews.co – Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dibandingkan kondisi 2019. Total luas wilayah Karhutla pada tahun 2019 tercatat 2,6 juta hektare dan pada tahun 2020 hanya 296.942 hektare atau turun 82 persen.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta agar seluruh komponen tetap menjaga situasi tersebut dengan upaya-upaya komprehensif. Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dan sudah menjadi implementasi dari Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Karhutla turun sebesar 82 persen dari yang terjadi pada tahun 2019. Sudah sangat jauh,” ujar Mahfud dalam arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2021, Jumat (5/3/2021).
Menurut Mahfud, Inpres Nomor 3 Tahun 2020 merupakan arahan dan instruksi yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo untuk percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Melalui Inpres tersebut, Presiden memerintahkan kepada seluruh komponen yang ditunjuk untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi kegiatan pencegahan terjadinya Karhutla. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa upaya pencegahan dan mitigasi harus dilakukan sebagai kunci utama dalam pengurangan risiko bencana.
“Kemarin presiden juga menekankan lagi dicegah. Sekecil apapun, begitu muncul segera diselesaikan sebelum meluas. Sebelum muncul dicegah di tempat-tempat yang rawan (terjadi kebakaran),” tegas Mahfud.
Kemudian mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2020, dia juga menekankan pentingnya upaya pengembalian keadaan seperti semula dari wilayah terdampak karhutla termasuk aspek yang terkait di dalamnya. Bagaimana seluruh komponen kemudian dapat mengembalikan keadaan alam hingga situasi sosial ekonomi masyarakatnya.
Selanjutnya, implementasi dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana karhutla juga harus diefektifkan. Dia mengingatkan bahwa selain tindak pidana Karhutla ada juga tindak administrasi yang mengacu pada penggantian rugi sesuai dengan tingkat kerusakan dari suatu akibat yang ditimbulkan hingga bagaimana pemulihan dan rehabilitasinya.
“Jangan hanya mencegah, memadamkan kemudian melakukan pemulihan situasi, tetapi juga mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran,” kata Mahfud. (ije)
