JAKARTA, fornews.co – Seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) RI diingatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, agar memperkuat integritas pada setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.
Hal tersebut disampaikan Firli, pada kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/10/2021). Menurut Firli, karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi.
“Ini sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Membangun integritas,” ujar dia.
Firli mengungkapkan, salah satu upaya mencegah korupsi adalah dengan memberi pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.
Dari pandangan Firli, strategi pemberantasan korupsi itu dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Upaya penindakan, sambung dia, untuk memberikan efek jera. Sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.
“Dari catatan KPK, para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,” ungkap dia.
Sementara, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menuturkan, upaya pencegahan dan membangun integritas itu penting, sebagai banteng individu di Kementan dalam pelaksanaan tugas.
Pihaknya, sambung Syahrul, menyadari besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab jajaran di Kementan. Khususnya terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis di kementeriannya.
“Ada 273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami mengangani makanan rakyat. Kami nangani lapangan kerja terbesar. Kami nangani masalah kesehatan rakyat. Kami ngga boleh salah prediksi. Kami ngga boleh salah hitung, kami ngga boleh berpura-pura,” tutur dia.
Syahrul Yasin Limpo berharap, agar KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan. Karena, untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar membutuhkan tata laksana yang baik.
“Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOPnya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,” tandas dia.
Pada momen tersebut, KPK dan Kementan sepakat memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan menjalin kerja sama, yang dituangkan dalam nota kesepahaman terkait pencegahan korupsi di bidang pertanian dan kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system.
Upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem di Kementan telah dilakukan KPK sejak 2009. Beberapa kajian di antaranya terkait kebijakan subsidi di bidang pertanian, tata kelola komoditas strategis, tata kelola impor komoditas. Saat ini KPK sedang melakukan kajian tata kelola impor komoditas hortikultura dan kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan: studi kasus bulog.
Kementerian Pertanian juga merupakan satu dari kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hingga triwulan 2 tahun 2021 terdapat 5 (lima) output dari total 11 output Kementan yang telah dilakukan dengan persentase capaian 37,81 persen. Di antaranya, yaitu termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (aha)
