PALEMBANG, fornews.co – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan menggelar pertemuan dengan Akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri), Senin (17/2). Kunjungan ini bertujuan untuk mendapat masukan terhadap tugas BAKN DPR RI dalam menjalankan Fungsi Pengawasan DPR RI.
Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan dalam sambutannya berharap memperoleh bahan masukan dari akademisi Unsri dari berbagai latar belakang pendidikan, baik politik, ekonomi maupun hukum. “Kami kesini untuk menghimpun masukan terkait penguatan tugas dan fungsi BAKN DPR RI dari para akademisi Unsri, baik pemikiran dari sisi ekonomi, politik maupun hukum,” tukas Marwan sebagaimana dirilis Parlementaria.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, BAKN DPR RI perlu mendengar langsung pendapat para pakar dalam memperkuat peran BAKN. Sehingga BAKN bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai representasi dari masyarakat luas.
“Kehadiran BAKN DPR RI telah dirasakan sebagai alat kelengkapan yang salah satunya dapat menjembatani hubungan kedua lembaga tinggi negara yakni DPR RI sebagai representasi dan wakil rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga pengawas keuangan negara,” imbuh Marwan.
Legislator dapil Lampung II ini menegaskan pentingnya peran BAKN DPR RI untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait kinerja akuntabilitas keuangan negara yang belakangan mendapatkan sorotan masyarakat. Beberapa isu-isu strategis yang kini mencuat seperti polemik keuangan BPJS Kesehatan, Asuransi Jiwasraya, Asabri, Dana Desa, Subsidi, Otonomi Khusus yang menjadi konsen masyarakat dan harus bisa disikapi DPR melalui peran dan fungsinya di BAKN untuk ditelaah dalam waktu dekat.
“Dari fakultas hukum kita mendapat masukan bahwa BAKN ini bukan hanya terkait dengan akuntabilitas keuangan negara tapi juga sebagai bagian dari representasi akuntabilitas keuangan publik. Artinya pihak-pihak yang mengelola dana dari masyarakat semestinya menjadi jangkauan dari BAKN. Ini salah satu penguatan yang para akademisi harapkan,” ucapnya.
Marwan berharap adanya penguatan akuntabilitas dengan peningkatan kewenangan BAKN yang diperluas, dari sekadar menelaah dan penugasan dari komisi. BAKN diharapkan memperkuat fungsinya seperti Badan Legislasi (Baleg) yang memiliki kewenangan untuk menyusun undang-undang dan Banggar yang memperkuat fungsi penyusun anggaran.
Pada kunspek ke Palembang ini, Marwan turut didampingi oleh Pimpinan BAKN Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan), Ahmad Syaikhu (F-PKS) serta Anggota BAKN Sugeng Suparwoto (F-Nasdem), Bachrudin Nasori (F-PKB). (ari)
