PALEMBANG,fornews.co-Setelah ditunggu hingga pukul 12.45WIB, Manajemen MNC untuk kedua kalinya tidak hadir pada musyawarah bipartit bersama eks karyawan Koran Sindo Palembang, Selasa (11/07).
“Hari ini seharusnya kita (eks karyawan Koran Sindo Palembang) melakukan musyawarah bipartit dengan Manajemen MNC, untuk membahas masalah PHK yang dilakukan PT MNI pada juni lalu. Namun, sampai sekarang tidak ada itikad baik dari manajemen yang telah mengeluarkan surat PHK tersebut,” ujar Ahmad Fajri Hidayat, perwakilan eks karawan Koran Sindo Palembang, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (11/07).
Fajri mengungkapkan, dengan tidak hadirnya pihak dari Manajemen MNC pada musyawarah bipartit hari ini, maka pihaknya akan melanjutkan langkah berikutnya dengan musyawarah tripartit.
“Tindak lanjut dari tidak terjadinya kesepakatan pada musyawarah ini,maka kami akan melakukan musyawarah tripartit. Meminta agar pihak Disnaker memediasi dengan manajemen MNC dan pihak-pihak yang menjadi korban PHK. Kalau masih juga tak tercapai, kami akan membawa ini ke sidang hubungan industrial,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Tim Advokasi eks Karyawan Koran Sindo Palembang April Firdaus menuturkan, dengan tidak hadirnya Manajemen MNC dalam hal ini PT MNI yang sudah diundang teman-teman dari eks karyawan Koran Sindo Palembang untuk kedua kalinya, maka pihaknya menyimpulkan tidak ada kesepakatan lagi dengan dengan pihak perusahaan.
“Kita sudah menunggu hingga pukul 12.45WIB, tapi Manajemen MNC yang diundang masih tidak hadir. Jadi, kami simpulkan, bahwa sudah tidak ada lagi kesepakatan. Selanjutnya, kami sebagai tim adovokasi kawan-kawan eks Karyawan Koran Sindo Palembang, akan melanjutkan pada proses tripartit,” tuturnya.
April yang juga Direktur LBH Palembang itu menyatakan, rencana untuk melanjutkan ke musyawarah tripartit ini sudah didiskusikan sebelumnya. Agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dapat memediasi dengan pihak Manajemen MNC.
“Karena ini sudah terjadi kesewenangan dari PT MNI. Seharusnya secara hukum kalau sudah terjadi rasionalisasi perusahaan, kawan-kawan yang tidak bersedia bergabung harus diberikan minimal dua kali hak mereka. Hal yang kita lakukan hari ini bukan tidak ada hasil, tapi ini sesuai dengan mekanisme. Ini tidak fair,” tandasnya. (tul)
