PALEMBANG, fornews.co-Lembaga survei seharusnya melaporkan hasil yang sudah dilaksanakan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa kerja lembaga tersebut telah mengikuti kaidah akademik. Bukan hanya sekadar mendapat payung dari asosiasi yang ada.
“Ini penting dilakukan untuk menghindari survei pesanan yang dapat membodohi masyarakat. Maksudnya, apa metodologi dan responden yang dipakai, bisa disampaikan ke KPU. serta pendanaannya dari mana, dari siapa. Kalau tidak melaporkan ke KPU, jangan jangan diinformasikan ke masyarakat,” ungkapnya, saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik Rembuk Pilkada Sumsel 2018, di Hotel Excelton, Senin (23/10).
Siti menerangkan, mengapa lembaga survei harus melaporkan hasil survei mereka ke KPU, karena KPU merupakan penyelenggara pemilu dan menjadi pihak yang disalahkan kalau ada kegagalan dalam pilkada. Semua itu untuk mengetahui apakah lembaga survei itu benar-benar independen. “Memang publik berhak mengetahui hasil survei itu, tapi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hasil yang membohongi publik,” terangnya.
Kemudian, Siti berharap, pemilih pemilih di Sumsel ini bisa menjadi pemilih yang cerdas, bukan pemilih tradisional lagi. Karena semua pilihan itu ada resiko biologis. “Tapi saya yakin di Sumsel tidak akan muncul isu sara pada pilkada. Memang, Kematangan dan kedewasaan politik kita masih learning by doing, oleh karena itu dalam proses seperti ini jangan dihilangkan budaya budaya sendiri. Kemudian, tahapan dari awal hingga akhir itu sebaiknya wajib transparan. Kalau itu dilanggar, maka akan terjadi huru hara dan bisa membangun distrust,” tukasnya.
Sementara, Wartawan Senior, Imam Prihadiyoko, P.hd mengatakan, soal penegakan hukum dalam pemilu itu memang harus di kritisi. Karena, selama ini pemilu merupakan kemasan yang selalu di make up, tapi ada kekhawatrikan terjadi politik manipulatif. Misalnya, survei itu sebenarnya digunakan para calon hanya untuk keperluan melihat sejauh mana yang telah dilakukan si calon tersebut. “Bukan di publis dan membuat opini yang bisa menggiring ke arah manipulatif. Banyak juga para calon yang rela membayar mahal lembaga survei hanya untuk dipublis,” tandasnya.(tul)
