PALEMBANG, fornews.co – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), merilis bahwa lebih dari seratus laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang ditangani sepanjang tahun 2018. Dari pengelompokannya, terdapat lima laporan terbanyak antara lain, pertanahan, kepolisian, pendidikan, kepegawaian dan perhubungan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum menguraikan, jumlah akses masyarakat ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel sepanjang tahun 2018 berjumlah 161 pelapor. Sedangkan, angka pengaduan yang menjadi laporan ada 128. Laporan tersebut ditangani dan sebagian besar telah diselesaikan. Terdapat 53 laporan masih dalam proses.
“Tidak semuanya menjadi laporan pelayanan publik. Sebagian datang berkonsultasi, meminta informasi, pendapat dan arahan atas komplain disampaikan menyangkut persoalan yang mereka hadapi. Ada lima laporan terbanyak, meliputi persoalan pertanahan, kepolisian, pendidikan, kepegawaian dan perhubungan,” ujar Adrian dalam siaran persnya, Kamis (27/12).
Dikatakan, dua hal pokok tugas dan fungsi Ombudsman RI Sumsel, yakni penanganan laporan masyarakat menyangkut aduan atau laporan pelayanan publik, serta pencegahan maladministrasi, agar pelayanan publik menjadi semakin baik dan berkualitas.
Terkait pencegahan maladministrasi, sosialisasi menyasar lembaga pendidikan (sekolah), Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Daerah dan perguruan tinggi. Selain itu, melakukan Rapid Assesement atau kajian cepat terkait pelayanan di Samsat Provinsi Sumsel, dengan lokasi Samsat Palembang I dan 2 Palembang, Samsat Muaraenim dan Samsat Lubuklinggau.
Adapun Rapid Assesement terhadap Samsat di Sunsel, pihaknya menyimpulkan bahwa pertama, terkait dalam melakukan penarikan retribusi tarif parkir di lingkungan Kantor Samsat Sumsel, belum memiliki kesamaan tarif dengan alasan tidak dikelola oleh pihak Samsat.
“Kemudian masih ditemui pungutan di bagian layanan cek fisik. Ini terjadi karena tidak adanya informasi biaya atau tarif yang dapat dilihat oleh masyarakat atau pengguna layanan, dan kelebihan uang pembayaran yang tidak diberikan oleh kasir dan ini terjadi diseluruh lokasi yang menjadi objek pengamatan. Sisa yang tidak dikembalikan tersebut juga tidak mendapat penjelasan dari kasir,” ungkap Adrian.
Kepatuhan Pelayanan Publik
Dari catatan akhir tahun ini juga, Ombudsman RI Sumsel, membeberkan hasil survei Kepatuhan Pelayanan Publik 2018 terhadap kabupaten/kota yang meliputi Prabumulih, Pagaralam, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Lahat, dan Ogan Komering Ulu (OKU).
“Hanya kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang sudah mendapat predikat hijau atau patuh standar Pelayanan Publik. Selebihnya masih kuning atau sebagian dari SKPD di kabupaten tersebut masih belum standar,” bebernya.
Di tahun 2019, akan dilakukan survei terakhir, karena menurut RPJMN, tahun 2019 seluruh kabupaten/kota di Indonesia, pelayanan publiknya harus standar. Karena itu, Ombudsman akan melakukan asistensi kepada kabupaten yang masih kuning agar memenuhi standar pelayanan publik, kabupaten tersebut antara lain Prabumulih, Pagaralam, Muba, Lahat, dan Ogan Komering Ulu (OKU).
Untuk mendapatkan temuan yang riil di lapangan, Ombudsman juga melakukan investigasi terhadap sejumlah isu yang dinilai sangat penting, antara lain kegiatan tera ulang pada bidang kemetrologian di Dinas Perdagangan, pemantauan kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Asian Games 2018, pemantauan pelayanan layanan LRT Kota Palembang, pemantauan harga beras.
Hasil Kajian tentang tera ulang, sebagian besar kabupaten/kota belum memberikan pelayanan tera, padahal kewenangan ini sudah diserahkan provinsi kepada kabupaten/kota. Ketika tidak ada layanan tera ulang, tidak ada yang melindungi konsumen/masyarakat atas transaksi yang menggunakan takaran, timbangan dan alat ukur lainya.
“Kasus yang cukup menarik perhatian publik karena menjadi sorotan media di antaranya, pengembalian dana dugaan pungutan tidak resmi pada PTSL tahun 2017 di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dan Pengembalian dana dugaan pungutan tidak resmi di SMP N 10 Kota Palembang, Kasus tersebut sudah ditangani dan telah diselesaikan,” tandasnya. (irs/*)
