BATURAJA, fornews.co – Badan Pusat Statistik (BPS) OKU melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digelar BPS secara serentak di seluruh Indonesia. Survei ini dilakukan setiap bulan Maret dan September setiap tahunnya.
Survei ini dilakukan untuk menghasilkan berbagai indikator tidak hanya tingkat nasional, namun juga hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Susenas ini juga menjadi indikator sosial ekonomi yang selalu digunakan pemerintah dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan.
Kepala BPS OKU Budiriyanto mengatakan, kegiatan survei sudah berjalan sejak 1 Maret hingga 20 Maret mendatang. Sebelumnya pada 18-23 Februari 2019, pihaknya melaksanakan updating/listing muatan blok sensus pada tanggal 18-23 Februari 2019 lalu.
“Jumlah petugas yang diturunkan sebanyak 48 orang yang terdiri dari 35 petugas pencacah dan 13 petugas pengawas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten OKU,” kata Budi usai melakukan supervisi lapangan pelaksanaan Susenas di Desa Laya dan Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Rabu (13/03).
Menurut Budi, dari Susenas ini akan diketahui indikator-indikator berbagai aspek sosial ekonomi seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain sebagainya.
“Contoh data-data strategis yang dihasilkan Susenas adalah seperti angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Sekolah, dan banyak lagi indikator sosial ekonomi lainnya,” tuturnya.
Lebih lanjut Budi menerangkan, Susenas mempunyai peran yang cukup penting dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
“Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin,” ujarnya.
Saat ini data Susenas merupakan sandaran utama pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan tujuan pembangunan internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
“Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan. Pertama, Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). Kedua, Poverty Gap Index atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan,” paparnya.
“Ketiga, Poverty Severity Index atau Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Budiriyanto mengharapkan rumah tangga yg dikunjungi petugas survei dapat menerima dengan baik dan memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada di rumah tangganya.
Adapun jenis data yang dikumpulkan mencakup keterangan demografi, Nomor Induk Kependudukan, migrasi, akta kelahiran, pendidikan, keterangan korban kejahatan, teknologi informasi, komunikasi, kepemilikan tabungan, keterangan ketenagakerjaan, keterangan gangguan fungsional, keterangan keluhan kesehatan, berobat jalan dan rawat inap, keterangan pemanfaatan jaminan kesehatan, penolong persalinan, keluarga berencana, akses terhadap makanan, keterangan perumahan, keterangan perlindungan sosial, akses terhadap layanan keuangan, keterangan kepemilikan barang, serta keterangan sumber penghasilan rumah tangga.
“Sementara untuk konsumsi atah pengeluaran rumah tangga data yang dikumpulkan dalam daftar mencakup keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi atau pengeluaran makanan, minuman, dan rokok seminggu terakhir. Lalu ada pula keterangan tentang pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir, keterangan rekapitulasi pengeluaran, serta keterangan tentang pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi selama setahun terakhir,” pungkasnya. (gus)
