PALEMBANG, fornews.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengukuhkan kepengurusan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025-2030, pada Rapat Kerja Nasional I ADPSI di Ruang Flores, Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam kepengurusan tersebut, ada nama Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie SE, MM yang diamanahkan sebagai Wakil Ketua ADPSI periode 2025-2030.
Selain Andie Dinialdie, Wakil Ketua ADPSI lainnya Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun ST; Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, SE, MM; dan Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim SE.
Untuk Ketua Umum ADPSI periode 2025-2030 yakni Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Dr. Buky Wibawa Karya Guna, MSi, dan Bendahara Umum Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin.
Sebelum pengukuhan, terlebih dahulu dilakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I ADPSI dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI), yang dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dalam Rakernas tersebut, Tito Karnavian memberi arahan strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah serta peningkatan peran DPRD provinsi sebagai mitra pemerintah daerah.
Kemudian, menekankan pentingnya peran ADPSI dan ASDEPSI dalam memperkuat koordinasi nasional dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Kualitas kebijakan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan. Saya berharap kepengurusan baru ini mampu melahirkan inovasi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat koordinasi nasional untuk kemajuan daerah di seluruh Indonesia,” ujar dia.
Ketua Ketua Umum ADPSI–ASDEPSI, Buky Wibawa Karya Guna melanjutkan, bahwa kehadiran pemerintah dan peserta dari seluruh Indonesia menunjukkan soliditas ADPSI dalam memperkuat kapasitas DPRD.
“Kepengurusan baru terbentuk melalui proses demokratis yang melibatkan seluruh provinsi. Kami kepengurusan ADPSI dan ASDEPSI 2025–2030 mampu memperkuat koordinasi nasional, memodernisasi layanan kesekretariatan, serta meningkatkan profesionalitas lembaga DPRD,” ungkap dia.
Sementara, Andie Dinialdie mengatakan, bahwa organisasi ADPSI ini tak lain untuk menjadi motor penggerak dalam memperkuat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kalau untuk pembahasan pada Rakernas I 2025 ini, kita mendiskusikan terkait kebutuhan kreativitas pembiayaan daerah di tengah pengurangan dana bagi hasil (DBH),” tandas dia. (kaf)
