ACEH, fornews.co — Setiap anak Indonesia berhak atas pendidikan bermutu yang memampukan mereka hidup bermartabat.
Peresmian gedung baru SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen oleh Abdul Mu’ti pada Selasa, 10 Maret, tidak hanya menandai selesainya proyek fisik pendidikan.
“Pembangunan SLB ini sudah diaudit BPK dan tidak ditemukan masalah, termasuk keuangan,” jelasnya.
Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kualitas bangunan juga telah diakui sangat bagus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di tengah agenda pembangunan pendidikan nasional, langkah kecil di Bireuen ini memberi gambaran arah perubahan yang lebih luas.
Momentum ini membuka ruang refleksi bagaimana pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat bergerak bukan hanya sebatas penyediaan fasilitas menuju ekosistem pembelajaran yang benar-benar memberdayakan.
Gedung yang berdiri di Gampong Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025.
Revitalisasi ini memperlihatkan komitmen negara dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan, khususnya bagi lembaga yang selama ini sering berada di pinggiran perhatian kebijakan pendidikan.
Namun, pembangunan gedung hanyalah langkah awal. Tantangan pendidikan inklusif jauh lebih kompleks mulai dari ketersediaan tenaga pendidik terlatih, kurikulum vokasional yang adaptif, hingga dukungan sosial yang memungkinkan para siswa menemukan ruang aktualisasi diri di masyarakat.
Peresmian itu dilakukan setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengisi kajian subuh di Masjid Taqwa Muhammadiyah Bireuen yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi sekolah.
Simbol kedekatan ruang itu memberi pesan penting bahwa pendidikan, nilai keagamaan, dan penguatan komunitas lokal merupakan fondasi yang saling menopang.
Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen Abdul Hamid, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen dr. Athaillah A. Latief, serta Kepala SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen Dr. Istiarsyah.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa pengembangan pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi lintas lembaga.
Dalam laporannya, Abdul Hamid menyampaikan bahwa proyek revitalisasi sekolah tersebut dinilai sangat baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baik dari sisi kualitas bangunan maupun pengelolaan anggaran.
Transparansi ini menjadi indikator penting bahwa program pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan akuntabilitas yang kuat.
Setelah prosesi pemotongan pita, Abdul Mu’ti bersama sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau ruang-ruang kelas dan fasilitas baru hasil revitalisasi.
Ia juga berdialog langsung dengan kepala sekolah terkait penggunaan anggaran pembangunan.
Dalam percakapan tersebut terungkap bahwa terdapat sisa dana yang telah dikembalikan, menunjukkan upaya menjaga integritas dalam pengelolaan proyek pendidikan.
Sebagai dukungan awal terhadap operasional sekolah, Menteri menyerahkan bantuan sebesar Rp25 juta kepada pihak SLB.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas pembelajaran vokasional dan kebutuhan dasar sekolah.
Lebih jauh, revitalisasi SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen menghadirkan pertanyaan penting bagi masa depan pendidikan nasional terhadap bagaimana memastikan fasilitas baru ini benar-benar menjadi ruang tumbuh bagi siswa berkebutuhan khusus.
Menteri Abdul Mu’ti menyebut pendidikan vokasional di SLB memiliki potensi besar untuk membuka akses kemandirian ekonomi bagi para siswa, selama didukung pendekatan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial.
“Pendidikan inklusif tidak cukup berhenti pada pembangunan gedung, tetapi harus berlanjut pada transformasi cara pandang,” terangnya.
Dengan perspektif tersebut, revitalisasi sekolah tidak hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi juga investasi sosial jangka panjang bagi masa depan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
