JAKARTA-Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pertumbuhan investasi paling tidak antara 6 hingga 6,2%, tidak lain bisa mendorong, apabila konsumsi rumah tangga dan lain lain, seperti yang tahun-tahun sebelumnya dengan investasi yang seperti itu.
“Diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak di atas baseline yang sudah dicanangkan di dalam APBN yaitu 5,1%,” ujar Darmin Nasution kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (4/1) siang.
Darmin menegaskan, jika kondisi tersebut bisa dicapai, Presiden berharap pertumbuhan ekonomi akan bergerak ke arah 5,2% atau 5,3%, bahkan akan lebih. Presiden juga meminta agar mesin ekonomi bisa lebih seimbang, ekspornya bisa bergerak lebih normal, tidak turun terus,seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun situasi perdagangan ekonomi dunia melambat.
“Caranya bagaimana?, Presiden menyarakan agar mencari pasar yang non konvensional namun tradisional. Kita jangan hanya terpukau pada pasar Amerika, pasar Cina, tapi masih ada India, masih ada Pakistan, masih ada Aljazair, masih ada Nigeria dan sebagainya terhubung mereka. Yang pasar pasti juga besar,” tegasnya.
Jadi, kalau investasi bisa naik seperti diperbaiki pertumbuhannya, pasar yang non tradisional bisa dikembangkan. Kemudian, inflasi bisa dijaga di bawah 4%,. Ekonomi Indonesia bukan hanya tumbuh lebih baik dari tahun lalu, tapi akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan seperti yang terjadi tahun sebelumnya.
Darmin melanjutkan, Presiden banyak meminta perhatian dan meminta supaya ditindaklanjuti soal hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan tingkat pengangguran, dengan tingkat kemiskinan, bahkan dengan tingkat ketimpangan dari pendapatan masyarakat. Darmin juga menyampaikan, rencana pemerintah segera meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 mengenai logistik bersama dengan Indonesia National Single Window, yang merupakan bagian dari persoalan logistic, dan sebagian dari itu menyangkut apa namanya dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan.
“Dwelling time itu bagian administrasi prosedurnya itu ada di wilayah ini dikoordinasikan Menko Perekonomian bagian infrastruktur nya ada dikoordinasikan Menko Maritim. Ya kita kerja sama untuk menurunkan lagi Dwelling time yang sekarang ini kita kita 2,9 hari ke arah yang diharapkan Presiden,” tandasnya. (ekaf)
