BOGOR, fornews.co — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan adalah kewajiban strategis karena menjadi garis terdepan kedaulatan negara.
Pernyataan itu disampaikan usai membuka Rakor Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Bogor, Selasa, 18 November 2025.
Rakor digelar untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam percepatan penyelesaian berbagai persoalan perbatasan.
Menurut Menko Djamari, forum tersebut memfokuskan tiga agenda utama, yaitu penegasan batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan agar tidak tertinggal dan tidak bergantung pada negara tetangga.
Ia menyebut pembangunan jalan perbatasan telah mendekati rampung. Di Sumatra dan Kalimantan tersisa sekitar 52 km dari total hampir 2.000 km jalur barat–timur, sementara di Papua tinggal 153 km menuju perbatasan Papua Nugini.
Pembangunan perbatasan Indonesia – Timor Leste juga hampir tuntas, termasuk pengembangan PLBN di beberapa titik, seperti Sebatik.
Menko Polkam menekankan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, rakor menjadi ruang penting untuk mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan perlunya komitmen bersama dalam membangun perbatasan sebagai “halaman depan” negara.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus mencerminkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
