YOGYA, fornews.co—Massa Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk melawan oligarki dan membangun bangsa demokrasi yang berkeadilan.
Ratusan massa dari mahasiswa, buruh, aktivis dan berbagai elemen masyarakat, menyerukan untuk menggagalkan rencana pemerintah karena dianggap telah merugikan rakyat.
Baca : PMII Tolak Perpanjangan Presiden Tiga Periode
Seorang juru bicara ARB menyebut beberapa tuntutan massa, di antaranya segera turunkan harga minyak goreng, BBM, tarif PPN dan kenaikan harga dasar listrik.
“Kenaikan harga BBM menjadi salah satu pelumas naiknya harga kebutuhan pokok lain di pasaran,” ungkap Humas ARB yang enggan disebut namanya.
Dalam aksinya, massa ARB melakukan long march dari Bundaran UGM ke Tugu Golong Gilig, Kamis (21/4/2022) sekira pukul 15.00 WIB hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.
Juru Bicara ARB mengatakan, terungkapnya dugaan kasus korupsi minyak goreng harus mampu menurunkan harga di pasaran.
“Di tengah kelangkaan minyak goreng Pemerintah Indonesia justru mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.”
Hal itu menyebabkan kenaikan harga minyak goreng curah sebesar 47% (curah) dan kemasan sebesar 73%. “Ini menambah penderitaan rakyat di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda.”
Belum lagi rencana kenaikan tarif listrik dan gas yang digulirkan pemerintah semakin menegaskan wajah negara sebagai teror bagi rakyat.
“Pemerintah telah menjadi peneror utama bagi rakyat.”
Masih kata juru bicara ARB, penderitaan rakyat saat ini bermuara pada kuasa dan suara tunggal pemerintah yang kawin-mawin dengan pengusaha.
Cerminan dari kondisi yang demikian adanya penerbitan Omnibus Law di tengah penolakan rakyat di seluruh wilayah, pengesahan UU Minerba, dan penetapan proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan yang menyerap anggaran Rp 466 triliun.
Berikut 14 poin yang diserukan ARB kepada seluruh elemen masyarakat:
- Gagalkan kenaikan tarif PPN.
- Gagalkan kenaikan harga minyak goreng.
- Gagalkan kenaikan harga BBM.
- Gagalkan wacana kenikan harga dasar listrik.
- Sahkan RUU Perlindungan pekerja rumah tangga (PRT).
- Gagalkan Omnibus Law dan beserta peraturan turunannya.
- Hentikan PSN yang merampas tanah rakyat.
- Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
- Gagalkan pemindahan Ibu Kota Negara.
- Gagalkan UU Minerba.
- Hentikan pertambangan yang merusak lingkungan.
- Lawan komersialisasi Pendidikan melalui revisi UU Sisdiknas.
- Tuntaskan kasus kekerasan seksual.
- Lawan perampasan tanah rakyat.
ARB berjanji akan terus melakukan aksinya selama pemerintah masih belum mengubah kebijakan. (adam)
