PALEMBANG, fornews.co – Sebagai kabupaten yang menjalankan program perhutanan sosial, khususnya wilayah gambut, Muba butuh masukan dan dukungan dari berbagai pihak untuk mensinergikan program tersebut dengan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah.
Perhutanan sosial adalah program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.
Wakil Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan, berdasarkan Permen LHK No 83 tahun 2016 perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
Dikatakan, perhutanan sosial membuka kesempatan bagi warga masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui, maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.
Namun menurut Beni, bahwa yang paling rumit di Muba warga yang tinggal di kawasan swaka marga satwa di Bentayan dan Dangku.
“Di dua daerah ini perlu percepatan pembagunan, karena masyarakat di sana sangat memerlukan fasilitas publik, baik sekolah, listrik dan infrastruktur jalan,” kata Beni saat mewakili Bupati Dodi menjadi narasumber kegiatan diskusi dengan tema “Mendorong Integrasi Perhutanan Sosial Ke Dalam Rancangan Pembangunan Pemerintah Desa”, di Rumah Sriksetra Jalan Sentosa Lorong Srijaya Plaju Ulu, Minggu (26/05).
Dikatakan Beni, mengenai hutan tidak usah diperdebatkan tapi hutan yang ada perlu dijaga sebagai bagian tugas dan bagian yang dititipkan ke generasi penerus.
“Dalam hal perhutanan sosial, pemerintah sudah berpihak kepada masyarakat yang tinggal di kawasan itu, tetapi ini masih sangat perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk memiminalisir penumpang gelap yang masuk pada kawasan hutan tersebut. Dan saya harapkan perhutanan sosial harus benar-benar diperuntukan bagi yang berhak dan kita wajib membantu mereka, dan kita harus berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Zoological Sosiety of London ZSL Project Kelola Sindang, Agus Irwanto Wibowo mengatakan, orientasi peningkatan perekonomian masyarakat inti awalnya adalah tata kelola desa dan legalitas lahan yang sesuai kebutuhan, dan bukan berdasarkan orientasi luasannya dan ini yang menjadi poin pembahasan.
“Banyak sekali hal yang perlu di-review siapa yang terlibat serta perlunya inisiatif Pemkab dan Pemprov. Selain itu juga diperlukan kemitraan konservasi dan mekanisme yang harus jelas, sehingga pemanfataan perhutanan sosial benar-benar seperti yang kita harapkan bersama dan masyarakat pemanfaat paham akan tugas serta kewajibannya, sehingga perekonomian mereka dapat meningkat,” tuturnya.(bas)
