Oleh: Beni Hernedi-Kuyung BH (Kader PDI Perjuangan)
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, demikian bunyi kalimat yang selalu diulang setiap 10 November. Namun tahun ini, pada Hari Pahlawan 2025, bangsa ini tidak hanya menghormati jasa — ia juga menulis ulang luka.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan beberapa tokoh sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden. Nama-nama seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah tentu disambut dengan rasa hormat dan haru.
Namun di antara mereka, ada satu nama yang mengguncang hati nurani publik: Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia. Nama yang pernah begitu perkasa — tapi juga meninggalkan jejak panjang pelanggaran HAM, korupsi, pembungkaman politik, dan ketakutan sistemik terhadap rakyatnya sendiri. Kini, ia resmi disebut pahlawan.
Langkah ini bukan keputusan sederhana. Ia adalah bagian dari proyek politik besar: menormalisasi masa lalu dan mengembalikan ideologi Orde Baru dengan wajah baru. Menjadikan Soeharto pahlawan adalah politik simbolik balas budi dan konsolidasi kekuasaan.
Ia sedang mengirim pesan kepada publik — bahwa kekuasaan lama tidak lagi perlu diadili oleh sejarah, melainkan dimuliakan kembali sebagai fondasi stabilitas dan pembangunan.
Dengan memulihkan nama Soeharto, ini sama juga dengan memulihkan legitimasi moral banyak pihak. Sebab, jika Orde Baru bisa diampuni, maka pelanggaran HAM yang pernah dikaitkan dengan pelanggar HAM yang lain pun bisa dilupakan.
Sejarah diatur, narasi direkayasa, dan rakyat diajak untuk ‘move on’ — tanpa sempat menuntaskan kebenaran. Inilah bahaya politik hari ini: kita sedang hidup di era di mana memori bangsa bisa dinegosiasikan di meja kekuasaan.
Ketika Korban dan Pelaku Disatukan
Di antara deretan nama-nama pahlawan baru itu, ada Marsinah — buruh perempuan yang dibunuh secara keji pada 1993 karena memperjuangkan hak upah dan keadilan buruh. Dan yang paling ironis: kematiannya terjadi di tengah rezim Soeharto.
Kini keduanya, pelaku dan korban dari satu sistem penindasan, disandingkan dalam satu deret pahlawan nasional. Apakah ini bentuk rekonsiliasi? Tidak. Ini bentuk pengkhianatan terhadap moralitas sejarah. Marsinah adalah simbol keberanian rakyat kecil. Soeharto adalah simbol kekuasaan yang menindas rakyat kecil itu.
Ketika keduanya disamakan di mimbar penghormatan negara, maka makna kepahlawanan tidak lagi berakar pada moral, melainkan pada kompromi politik. Negara seolah berkata: pelanggar dan korban bisa sama-sama disebut pahlawan — asalkan kekuasaan yang menetapkan.
Bangsa Tanpa Ingatan
PDI Perjuangan, sebagai satu-satunya partai politik yang dengan tegas menyatakan penolakan penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, berdiri di atas pijakan yang jelas: bahwa penghormatan kepada sejarah tidak boleh menghapus luka bangsa. Partai ini lahir dari penindasan Orde Baru
Peristiwa 27 Juli 1996 — ketika kantor PDI diserang, kader disiksa, dan demokrasi diinjak-injak — adalah saksi sejarah bahwa kekuasaan bisa begitu kejam ketika rakyat mulai bersuara.
Itulah mengapa PDI Perjuangan tidak pernah memandang penolakan terhadap Soeharto sebagai dendam, melainkan tanggung jawab moral terhadap kebenaran sejarah. Bangsa yang melupakan pelajaran masa lalunya akan dengan mudah mengulanginya.
Dan tanda-tandanya kini sudah terlihat: otoritarianisme mulai dikemas sebagai ketegasan, represi disebut stabilitas, dan pembungkaman diganti dengan eufemisme ‘kepemimpinan kuat’. Hal yang dilakukan hari ini bukan pengakuan, melainkan penghapusan
Dengan menobatkan Soeharto sebagai pahlawan tanpa menyentuh luka 1965, pembantaian di Aceh, Timor Timur, Talangsari, Petrus, sampai represi terhadap aktivis 1998 — negara sedang membangun monumen amnesia nasional.
Bagi generasi muda, keputusan ini berisiko besar: mereka akan mengenal Soeharto bukan sebagai penguasa yang mengekang, tetapi sebagai “bapak pembangunan”.
Mereka akan belajar bahwa efektivitas lebih penting daripada demokrasi, dan bahwa kekuasaan yang menindas bisa diampuni asal disebut ‘demi bangsa’.
Di sinilah bahaya sesungguhnya — bukan pada gelar pahlawan itu sendiri, tetapi pada nilai yang sedang digeser darinya. Dari keberanian moral menjadi keberhasilan teknokratis. Dari pengorbanan rakyat menjadi legitimasi penguasa.
Dampaknya bagi PDI Perjuangan dan Arah Politik
Bagi PDI Perjuangan, sikap tegas menolak penetapan ini mungkin tidak populer. Tetapi di situlah nilai perjuangan sejati diuji. Partai yang pernah berdarah karena melawan tirani, tidak boleh ikut menari di atas kebohongan sejarah hanya karena ingin diterima oleh kekuasaan.
Dalam jangka pendek, langkah ini bisa membuat PDI Perjuangan tampak ‘berseberangan’ dengan arus besar kekuasaan Prabowo–Gibran. Namun dalam jangka panjang, ini adalah penegasan posisi ideologis partai sebagai benteng terakhir moral politik bangsa.
Di tengah era politik transaksional, ketika hampir semua partai memilih diam demi kenyamanan, keberanian untuk menolak adalah pernyataan politik paling penting: bahwa tidak semua bisa dibeli dengan kekuasaan.
Bahwa ada hal-hal yang lebih tinggi dari kepentingan: kebenaran sejarah, martabat bangsa, dan kemanusiaan itu sendiri.
Negara boleh menulis sejarah, tetapi rakyat berhak mengingat dengan caranya sendiri. Ketika Soeharto disebut pahlawan, rakyat akan bertanya: bagaimana dengan mereka yang hilang, yang dipenjara, yang dibunuh tanpa nama?
Apakah mereka hanya akan dikenang di bisik-bisik sejarah yang tidak boleh diajarkan di sekolah?
Sejarah bukan tentang siapa yang berkuasa menulis, tetapi siapa yang berani mengingat. Dalam hal ini, PDI Perjuangan memilih untuk tetap mengingat — meski ingatan itu menyakitkan.
Sebab tanpa ingatan, bangsa ini bukan sedang berdamai dengan masa lalunya, melainkan menyerah kepadanya. Hari ini, mungkin Soeharto resmi menjadi pahlawan nasional. Namun kepahlawanan sejati tidak ditentukan oleh keputusan presiden, melainkan oleh kejujuran sejarah.
Marsinah tidak pernah memerintah, tidak punya kekuasaan, tapi keberaniannya menuntut keadilan membuatnya lebih besar dari banyak penguasa yang pernah hidup.
Ketika negara memuliakan pelaku dan korban dalam satu barisan, maka hanya nurani rakyat yang bisa membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Selama nurani itu masih hidup, sejarah tidak akan pernah bisa dimanipulasi sepenuhnya.
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah pertarungan memori antara dua arus besar: Arus kekuasaan, yang ingin menulis ulang sejarah untuk memulihkan Orde Baru. Arus ideologi, yang lahir dari luka dan perlawanan terhadap Orde Baru. Jadi, dampaknya bagi PDIP bukan sekadar politik jangka pendek — tapi uji ideologi jangka panjang.
Apakah partai ini masih sanggup berdiri tegak sebagai partai yang menjaga ingatan bangsa, atau akan ikut terseret dalam arus besar ‘rekonsiliasi semu’ yang sedang menelan sejarah itu sendiri.
Jika PDIP bertahan pada posisi moralnya hari ini, maka di tengah lumpur kekuasaan, partai ini mungkin satu-satunya jangkar yang masih menahan republik agar tidak hanyut dalam amnesia.
“Soeharto kini resmi jadi pahlawan nasional. Tapi yang lebih tragis dari pelanggaran HAM adalah bangsa yang rela melupakan siapa yang melakukannya.”
Catatan: Tulisan ini mencerminkan pandangan pribadi penulis terhadap penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, sekaligus refleksi moral atas arah sejarah bangsa pasca 25 tahun Reformasi.
