KAYUAGUNG, fornews.co – Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, pemerintah saat ini tengah mencoba mengubah paradigma terkait masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari penanggulangan menjadi pencegahan.
Menurutnya, hal ini menjadi penting untuk pencegahan karhutla serta biaya yang akan dikeluarkan akan jauh lebih rendah.
“Pemerintah ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan karhutla, karena biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal jika karhutla sudah terjadi,” katanya saat menghadiri rapat di Kantor Bupati OKI, Jumat (03/05).
Salah satunya dengan pilot project yang akan dilaksanakan di OKI, yaitu pencegahan karhutla dengan sistem klaster. Hal ini menjadi percobaan penting apakah program itu dapat dijalankan di lapangan dan dapat menjadi solusi permanen pencegahan karhutla.
Dia menjelaskan, pencegahan karhutla berbasis klaster ini mewajibkan perusahaan kehutanan dan perkebunan untuk ikut bertanggungjawab mencegah karhutla yang tidak hanya di wilayah konsesi, tetapi juga di luar konsesi pada radius 3-5 km. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan skala jarak, ring 1, ring 2, dan ring 3.
“Ring 1 adalah desa yang berada dalam kawasan konsesi atau langsung berbatasan dengan konsesi perusahaan. Ring 2 adalah desa-desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak maksimal 3 km dari batas wilayah konsesi. Ring 3 adalah desa-desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak 3-5 km dari batas wilayah konsesi,” jelasnya.
Program pencegahan karhutla berbasis klaster di OKI mengikutsertakan 27 perusahaan pemegang konsesi. Pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan ini didorong untuk terlibat aktif membina masyarakat desa di sekitar konsesi, melakukan deteksi dini, dan juga pemadaman dini.
Sekda OKI, H Husin mengharapkan, dengan adanya perubahan persepsi dalam perkara karhutla dapat lebih mencegah karhutla, khususnya di Kabupaten OKI.
“Program ini juga diharapkan mampu mengedepankan proses perubahan perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Husin. (rif)
