JAKARTA,fornews-Presiden Jokowi meminta agar pembangunan antara pusat dan daerah terintegrasi dan terus dikonsolidasikan dengan baik.
Presiden mencontohkan dia menjumpai adanya waduk tapi tidak ada irigasinya sudah bertahun-tahun, juga ada pelabuhan tetapi tidak ada jalan. Tidak hanya 1-2.
Artinya, lanjut Presiden, tidak terkonsolidasikan dengan baik dan tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
“Berarti apa? Orientasinya hanya proyek, tidak menghasilkan output atau outcome,” tutur Presiden. Hal itu diungkapkan oleh Presiden pada peseta Musrenbangnas di Jakarta, Rabu (26/4).
Adapun yang berkaitan dengan APBN dan APBD, ditegaskan Presiden Jokowi, kecil sekali. Padahal Indonesia ingin membangun infrastruktur kebutuhannya kurang lebih Rp5.500 triliun dalam 5 tahun sementara anggaran hanya bisa menyediakan kurang lebih Rp1.500 triliun, artinya hanya kurang lebih di bawah 30%.
Sisanya, menurut Presiden, berasal dari investasi dan tidak ada jalan lain kecuali investasi atau mendapatkan investor.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar BUMN, jika sudah membangun tol segera dijual, sekuritisasi. Ia menunjuk contoh misalnya, jika membangun habis Rp10 triliun kemudian dijual jadi Rp 30 triliun, maka bisa dipergunakan untuk membangun tempat lain.
“Tiga kali lipat, nanti jadi lagi, jual lagi, menjadi 10 kali lipat. Memang harus seperti itu,” tutur Presiden.
Yang dulu-dulu, menurut Presiden, BUMN di Indonesia senangnya memiliki. Setelah dibangun, kemudian dimiliki, setiap bulan mendapat income dari tol itu.
Menurut Presiden, hal tersebut sudah kuno. Negara Indonesia membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa, di provinsi-provinsi yang lain bukan hanya di Jawa saja. Jika tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan yang namanya infrastruktur itu.
“Inilah proses-proses yang harus kita ubah semuanya. Ingat, sekarang dunia sudah sangat berubah, era persaingan regional dan global sangat sengit sekali. Orang sudah berpikir sangat jauh,” tutup Presiden. (cong/setkab)
