PALEMBANG, fornews.co-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba mendukung usulan sesama pemerintah daerah, untuk anggaran gaji perekrutan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dibebankan APBN.
“Kabupaten Muba tetap mendukung usulan pemerintah daerah agar kiranya untuk anggaran gaji PPPK dibebankan APBN dan masukan ini juga diikuti oleh daerah lainnya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Drs H Apriyadi Msi, usai Rapat koordinasi Kepegawaian Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang Tahun 2019 Wilayah Kerja Sumsel, Jambi, Bengkulu dan kepulauan Bangka Belitung, di Gedung Serbaguna BKN Palembang, Kamis (07/02).
Apriyadi mengatakan, formasi Rekrutmen PPPK tahap pertama di Muba dikhususkan untuk K2 guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. Karena, dari sisi kesiapan anggaran belum ada pengadaan PPPK. Menurutnya, penganggaran gaji PPPK sudah sangat tepat untuk dibebankan APBN, pasalnya banyak daerah-daerah yang tidak siap untuk pembayaran gaji PPPK kalau dibebankan ke APBD. “Semoga masukan ini nantinya bisa diterima,” katanya.
Sementara, Deputi Mutasi BKN Aris Windiyanto menjelaskan, bahwa rekrutmen PPPK tahap pertama, tetap akan dilaksanakan sembari menunggu Permenpan dan Pemerintah Daerah diminta untuk mengajukan usulan formasi pengadaan PPPK. Kemudian, jabatan yang bisa diisi dari Pengadaan PPPK berupa jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan lain bukan jabatan struktural.
“Dengan masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan bisa diperanjang dengan penilaian-penilaian. Untuk masalah penggajian PPPK yang diusulkan daerah dibebankan ke APBN, sudah kami sampaikan kepada Menpan karena kami tidak memiliki wewenang untuk menjawab,” jelasnya. (tul)
