PALEMBANG, fornews.co-Komite Aksi untuk Kedaulatan Rakyat Palembang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, agar segera membuat Satuan tugas (satgas) Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Koordinator Pokja PPLH Palembang, Andreas OP menjelaskan, setelah selama dua bulan ini melakukan kampanye penyelamatan lingkungan di Palembang, pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap tata kelola perizinan lingkungan, khususnya di hotel dan Mall.
“Mengapa kami mendesak pembentukan satgas, ya karena ada banyak perusahaan (hotel dan mall) yang terindikasi pelanggaran dengan tidak dilengkapinya dokumen lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012,” ujarnya, Rabu (10/10).
Andreas menerangkan, temuan DPRD Palembang dan instansi terkait pada kasus lingkungan hidup di PT Pandawa Lima Halim Bersama, menjadi satu pintu masuk bagi Pemkot Palembang untuk berani dan tegas melakukan penegakan hukum seperti yang diatur oleh Undang – Undang dan peraturan yang ada.
Pelanggaran yang dimaksud, sambungnya, yang berkaitan dengan aktivitas usaha di Palembang, diantaranya UU No 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Kemudian UU No18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No 27/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan, PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Permen LH No 24/2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Amdal, Permen LH No 24/2009 tentang Panduan Penilaian Amdal, Perda Kota Palembang No15/2012 tentan RTRW, Perda Kota Palembang No 1/2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
“Hanya dengan ketegasan Wali Kota Palembang, diharapkan akan menimbulkan efek jeta bagi pelaku usaha yang nakal dan akan mendorong peningkatan PAD, serta iklim bisnis yang sehat, transparan dan akuntabel,” terangnya.
Andreas meneruskan, dari kampanye yang dilakukan selama dua bulan ini, pihaknya mengambil langkah tegas, dengan melakukan penyisiran dan pendataan terhadap hotel dan mall yang tidak memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan.
“Ada 158 hotel, mulai dari bintang 5 hingga losmen, serta 17 mall dan pasaraya yang kami data dan disisir. Jadi kami meminta diturunkannya PPNS lingungan di semua hotel dan mall, serta instansi terkait untuk melakukan penyelidikan pelanggaran yang terjadi,” tukasnya.
Sementara, Sekretaris Pokja PPLH Palembang, Achmad Haris meminta BLH Palembang, untuk melakukan audit dokumen lingkungan di seluruh hotel dan mall. Selanjutnya Pokja PPLH Palembang melakukan kampanye dan diskusi mengenai program-program Kementerian Lingkungan Hidup, yang bisa didorong untuk dilaksanakan di Palembang.
“Kami juga meminta Kementerian, melalui Dirjen dan PPE Sumatra menerima dan menindaklanjuti laporan aktivis Palembang, mengenai pelanggaran UU lingkungan di Palembang. Apapun hasilnya, sebagai masyarakat akan membantu Wali Kota Palembang untuk menciptakan lingkungan yang bersih,” ungkapnya.
Haris menyatakan, bahwa aksi ini akan terus dilakukan didorong pihaknya hingga ke nasional, dengan target Palembang akan menjadi salah satu kota bisnis yang nyaman, aman, tertib dan bebas pungli. Serta mendukun pemerintah Jokowi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan layak huni bagi warga sekitarnya. (tul)
