PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi Sumsel mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-56 tahun 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (21/01).
Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menuturkan, ketujuh raperda yang diajukan merupakan yang pertama kalinya disampaikan pasangan HD-MY sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023 pasca-dilantik.
Dia berharap, raperda ini nantinya bisa menjadi landasan dalam visi dan misi menuju “Sumsel Maju Untuk Semua”.
“Visi dan misi tentunya tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder, terutama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel,” kata Mawardi.
Secara rinci dikatakan Mawardi Yanya, tujuh raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi perda tersebut meliputi, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2018-2023, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatra Selatan Bersatu.
Selanjutnya adalah, Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, dan terakhir Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.
“Peraturan daerah merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan materi muatan/substansi dari peraturan daerah adalah seluruh materi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa terus berkembang dan dinamis,” ungkapnya.
Mawardi Yanya menyebutkan, RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kurun waktu lima tahun ke depan, yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan RPJMD kabupaten/kota.
RPJMD disusun dengan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“RPJMD ini diharapkan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terkendali sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan akan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan,” ungkapnya.
Ditegaskan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghindari kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial, perlu memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Mawardi, sangatlah mungkin dilakukan. Soalnya Sumsel memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang selama ini telah dikelola oleh berbagai investor, baik dalam maupun luar negeri.
“Karena itu bagi perusahaan yang beroperasi di Sumsel diharapkan dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal, sehingga ekonomi keluarga mereka dapat lebih layak,” tukasnya.(bas)
