PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang diminta untuk mengucurkan bantuan ke masyarakat, terlebih yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sumsel, M Giri Ramanda, memang kebijakan ini tidak lain untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Hanya saja, Pemprov Sumsel dan pemkot atau pemkab, bergotong royong dengan pemerintah pusat.
“Ya ini tak lain untuk meringankan beban entitas- entitas yang terdampak langsung dari kebijakan ini,” kata Giri, Selasa (13/7).
Giri mengungkapkan, bantuan itu bisa dalam bentuk bantuan tunai atau subsidi lainnya, sehingga masyarakat terbantu disaat mereka sedang susah. Kalau pemerintah pusat sendiri sudah membantu dalam bentuk BLT.
“Pemkot Palembang yang bersentuhan langsung dengan pedagang kecil di wilayahnya harus bisa memberi solusi bantuan yang mungkin tidak tercover pemerintah pusat. Bisa dalam bentuk apapun, mulai subsidi langsung ataupun lainnya. Karena masalah pandemi covid-19 ini adalah masalah Bersama,” tegas dia.
Kota Palembang dan Lubuklinggau sendiri telah diberlakukan pengetatan PPKM Mikro sejak 9 Juli hingga 20 Juli mendatang. Sementara PPKM Mikro Darurat diberlakukan di pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Poin-poin penting pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2021, yakni Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75 persen sehingga WFO hanya 25 persen; Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online (daring); dan Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan (prokes) dan lainnya. (aha)
