PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), kukuhkan Tim Percepatan Perhutanan Sosial (TPPS Sumsel) masa periode 2017-2020 di Hotel Swarna Dwipa, Rabu (29/03).
Dibentuknya TPPS ini, untuk menjaga kelangsungan hutan yang merupakan sumber penyangga kehidupan suatu ekosistem flora dan fauna sehingga harus dikelola dengan baik. TPPS Sumsel, terdiri dari Dinas Kehutanan se-kabupaten/kota Sumsel, UPTD, Univeritas, Wakil Perusahaan yang ada di Sumsel, Non Government Organisation (NGO) dan SKPD yang berkaitan dengan kehutanan.
“Diharapkan Tim Pokja PPS melaksanakan rapat kerja dengan baik, diskusikan agar program-program betul-betul tepat sasaran dan tepat guna sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wagub Sumsel, Ishak Mekki.
Ishak menjelaskan, Pokja harus mengawal masyarakat dan mensupportnya. Pasalnya masyarakat tidak mungkin berbuat banyak tanpa di dukung oleh Tim Pokja PPS tersebut. “Maka itu, ini tugas dari Pokja untuk membina masyarakat sehingga program ini betul-betul bermanfaat bahkan bagi hutan itu sendiri,” katanya.
Sementara itu, Ketua TPPS Sumsel, Prof Dr Rubiyanto H Susanto mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan membentuk program kerja dan belajar dari pengalaman provinsi yang telah berhasil seperti Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). “Adanya Pokja TPPS ini, merupakan peluang bagi kita untuk menyejahterakan rakyat dan saling bersinergi untuk mengelola hutan yang ada di Sumsel,” terangnya.
Rubiyanto menyebutkan, ada lima jenis hutan yang ada di Sumsel, yakni, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, serta hutan adat dan hutan kemitraan. “Target pemerintah pusat, ada 600.000 hektare di Sumsel, yang harus dikelola. Namun, saat ini baru terealisasi 10%. Ini yang menjadi fokus kita, untuk mencapai target percepatan kerja Pokja. Kita juga butuh sinergi semua pihak,” tandasnya. (ibr)
