JAKARTA, fornews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, penggunaan produk dalam negeri oleh kabupaten dan kota baru masih sangat rendah.
“Masalah serapan anggaran dan penggunaan produk dalam negeri masih sangat rendah. Penggunaan produk dalam negerinya masih 41 persen untuk kabupaten dan kota, 41 persen, masih kecil. Artinya, selain itu berarti produk-produk impor,” ujar dia saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Jokowi mengakui, kesulitan mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sumber seperti pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), royalti, dan dividen.
“Saya ingatkan. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri,” tegas dia.
Berkaca dari hal tersebut, Presiden menekankan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk adaptif dan berinovasi dalam mengembangkan potensi wilayahnya masing-masing. Karena, ke depan tantangan akan semakin rumit dan semakin kompleks.
“Persaingan antarnegara sekarang ini semakin ketat. Saya hanya ingin titip bahwa potensi-potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan, harus dikembangkan, baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industrinya, dari sisi teknologinya. Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus, dari sisi turismenya, semuanya harus dikembangkan,” tandas dia. (kaf)
