JAKARTA, fornews.co-Masih semrawutnya penyaluran dana bantuan sosial (bansos) di sejumlah provinsi, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bansos kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos.
Menurut Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan penyaluran bansos. Nah, laporan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, yakni tidak menerima bansos meski telah mendaftar, dengan jumlah laporan 134 keluhan.
“KPK menyadari kesemrawutan penyaluran bansos karena data penerima bantuan yang masih harus terus dilakukan pengkinian. Terutama di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu diperluas dengan memverifikasi dan validasi hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, dari RT/RW,” ujar dia, Sabtu (13/6).
Atas dasar itu, ungkap Ipi, pemda perlu membuat kriteria masyarakat yang terdampak yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pada beberapa daerah, KPK menemukan kriteria yang dibuat terlalu luas, sehingga ketika dilakukan pemadanan dengan DTKS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat yang tidak memenuhi kriteria masuk ke dalam daftar.
“KPK mendorong transparansi penyaluran bansos, dengan mengumumkan daftar nama penerima bantuan. Pemda perlu menyosialisasikan dan membangun pemahaman ke masyarakat terkait kriteria penerima bantuan, jenis bansos yang diberikan dan waktu pendistribusian untuk setiap bantuan,” ungkap dia.
Ipi memaparkan, selain keluhan tidak menerima bantuan, keluhan lain yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, ada 32 laporan.
Berikutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan ada 28 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 14 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu ada 4 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 3 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 2 laporan, dan beragam topik lainnya total 86 laporan.
“Keluhan tersebut ditujukan kepada 130 pemda, yang terdiri dari 9 pemerintah provinsi dan 121 pemerintah kabupaten/kota di 27 provinsi dan 2 kementerian serta 1 komunitas masyarakat,” papar dia.
Ipi menerangkan, provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat (Jabar), dengan 74 keluhan kepada 20 pemda. Berikutnya Jawa Timur (Jatim) dengan 48 keluhan yang ditujukan pada 15 pemda, dan Jawa Tengah (Jateng) menerima 32 keluhan di 20 pemda.
Sementara, instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 10 keluhan, Pemkab Indramayu 9 keluhan, Pemkab Lampung Selatan 8 keluhan, serta Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jatim masing-masing 7 keluhan.
Dari seluruh keluhan yang masuk itu, sambung Ipi, sebanyak 20 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 115 keluhan dengan status diteruskan dan masih menunggu respon pemda.
“Ada lagi 118 keluhan dengan status ‘dikonfirmasi’ sehubungan dengan informasi yang harus dilengkapi oleh pelapor, dan 20 keluhan dengan status ‘diterima’ masih dalam proses verifikasi. Sisanya 30 keluhan lainnya dengan status ‘dihapus’ karena dihapus oleh pelapor maupun laporan ganda,” terang dia.(aha)
