PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemanfaatan Aset dan Penanganan Permasalahan BMD dan Tunggakan Pajak atau Retribusi dengan PT KAI dan Kejaksaan Tinggi Sumsel yang dilakukan secara virtual. MoU ini bertujuan menyelesaikan permasalahan aset antara Pemerintah daerah dengan PT KAI dan aset- aset yang masih bermasalah serta tunggakan pajak/retribusi di lingkup Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, kerja sama ini merupakan momentum yang strategis bagi Pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan aset yang begitu kompleks. Sehingga perlu diambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan aset yang ada.
“Diharapkan dalam pengelolaan aset nantinya lebih akuntabel dan transparan, serta mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder,” ujarnya di Command Center, kantor Gubernur Sumsel, Selasa (22/09).
Menurut Nasrun, aset negara adalah sebuah harta berharga milik negara yang pengelolaannya dipercayakan kepada pejabat publik. Di mana para pemegang amanah itu memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya.
“Sebuah kepercayaan yang bisa mengundang banyak masalah bagi pemegangnya jika sedikit saja melakukan kesalahan. Tidaklah salah jika aset negara dikatakan ‘harta berharga’, karena sumber daya ekonomi ini memang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis aset lainnya. Walaupun tampak menggiurkan, namun mengelola aset negara membutuhkan kewaspadaan yang super tinggi,” katanya.
Nasrun pun menegaskan, dalam menjaga dan mengawal pengelolaan aset negara adalah tugas bersama. Hal ini juga adalah langkah untuk memberi keyakinan kepada masyarakat selaku pemberi amanah bahwa pengelolaan aset negara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terjaga dengan baik.
“Selain menjaga dan mengoptimalisasi penggunaan aset negara sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi negara dan stakeholder utamanya yaitu masyarakat itu sendiri. Begitu juga dalam upaya kita dalam menyelesaikan permasalahan pajak atau retribusi yang menjadi tunggakan sehingga berdampak kepada pembangunan. Kami berharap ada win-win solution terhadap pemanfaatan aset dengan PT KAI dan langkah-langkah preventif dan represif yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan aset dan tunggakan pajak/retribusi yang telah berlarut-larut,” pungkasnya. (ije)
