PALEMBANG, fornews.co – Satu dari delapan terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit (kredit macet) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Sri Andal Lestari (SAL), Kuswiyoto, meninggal dunia, Selasa (17/11/2026).
Jabatan terakhir Kuswiyoto di bank plat merah ini sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode Agustus 2015 – Januari 2019, namun pada proses perkara yang sedang berjalan sekarang, terdakwa Kuswiyoto masih menjabat sebagai Kepala Divisi Agribisnis BRI Kantor Pusat periode Tahun 2010-2014.
Untuk diketahui, pada perkara ini ada delapan terdakwa yang terseret yaitu, Kepala Divisi Agribisnis BRI Kantor Pusat periode Tahun 2010-2014, Kuswiyoto (KW); Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit BRI Kantor Pusat periode Tahun 2010-2015, Susy Liestyowaty (SL); Wakil Kepala Divisi Agribisnis BRI Kantor Pusat periode Tahun 2013-2017, Wahyu Sulistiyono (WH).
Berikutnya, Kepala Divisi Agribisnis BRI Kantor Pusat periode Tahun 2011-2013, Irwan Junaedy (IJ) ; Wakil Kepala Divisi ARK BRI Kantor Pusat periode Tahun 2010-2016, Lina Sari (LS) ; Group Head Divisi Agribisnis BRI Kantor Pusat periode Tahun 2010-2012, Kokok Alun Akbar (KA ; Group Head Divisi Agribisnis BRI Kantor Pusat periode Tahun 2012-2017, Tina Pratina (TP); dan Achmad FC Barir yang turut disebut dalam dakwaan berkaitan dengan proses pemrakarsaan kredit.
Pasca-meninggalnya satu terdakwa pada perkara ini, Humas Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Chandra Gautama SH, MH, bersama Khoiri Akhmadi SH, MH dan Dr Hendri Agustian, SH, MHum menyampaikan tentang kondisi terdakwa yang tidak dilakukan penahanan selama proses sidang berjalan.
Menurut Chandra, memang ada beberapa pertimbangan hingga terdakwa Kuswiyoto tidak ditahan. Pertama karena ada yang sakit, lalu ada hal-hal yang belum mendesak agar para terdakwa ditahan.
“Ada yang sakit dan semuanya sudah kooperatif dari awal. Karena kooperatif itu jadi tidak ditahan,” ujar dia kepada awak media, di PN Kelas 1A Khusus Palembang, Rabu (18/11/2026).
Chandra pun menyebut tahanan pada perkara lain yang juga tidak dilakukan penahanan seperti di perkara pidana umum (pidum) yakni, terdakwa perempuan, yang memiliki anak kecil dan menyusui.
“Itu (terdakwa perkara pidum) juga tidak dilakukan penahanan. Dari semangat KUHAP baru ini, bahwa ancaman (hukuman) di bawah lima tahun, bisa tidak dilakukan penahanan,” kata dia.
“Dan yang paling penting mereka kooperatif di persidangan. Namun terkait penahanan itu sendiri adalah kewenangan Majelis Hakim,” imbuh dia.
Kemudian, Hendri Agustian melanjutkan, bahwa pada prinsipnya penahanan itu secara umum tidak terbagi umum dan khusus. Karena soal penahanan ini kewenangan Majelis Hakim.
Pada KUHAP baru ini, sambung dia, sebenarnya sebisa mungkin pelaku atau terdakwa tindak pidana tidak ditahan.
“Hal yang penting satu kuncinya, sepanjang mereka kooperatif. Kalau sekali saja tidak kooperatif, pasti Majelis Hakim akan mengambil tindakan,” ungkap dia.
Hendri menegaskan, bahwa di majelis ini setiap hari selalu diingatkan untuk menjaga integritas. Jadi, terkait penahanan pasti dilakukan dengan perhitungan dan aturan KUHAP.
“Rekan-rekan Majelis Hakim juga tentu selalu menjaga integritas. Makanya, kita sama-sama kawal perkara yang berlangsung di Pengadilan ini,” tegas dia.
Sementara, Khoiri menuturkan, bahwa pada perkara tindak pidana korupsi (tipikor) BRI Palembang yang belum selesai, namun ada salah satu terdakwa yang meninggal dunia.
Sama seperti perkara tipikor lainnya, terdakwa Kemas H Halim Ali (Haji Halim), Alex Noerdin dan yang baru meninggal ada terdakwa Kuswiyoto. Nah pada kondisi ini, Majelis Hakim bisa membuat penetapan dalam perkara tersebut dianggap gugur.
“Kalau satu berkas, akan dipisahkan dan yang lain tetap jalan. Namun, ketika perkara mulai dari sidik hingga penuntutan, kalau bisa harus dilakukan penahanan. Tetapi tetap saja semuanya ada pertimbangan,” tutur dia.
“Kerap kali Majelis Hakim sering sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bila sudah tak dilakukan penahanan oleh JPU, maka Majelis Hakim harus ada alasan yang kuat pertimbangan untuk pengalihan penahanan para terdakwa,” tandas dia. (aha)

















