PALEMBANG, fornews.co – Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex melantik Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (SP2KA) di Ballroom Hotel Aryaduta, Palembang, Kamis (25/1/2018). Pembentukan satgas ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi kabupaten-kabupaten di Sumsel dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Pembentukan satgas ini, kata Dodi, dilandasi amanah rakyat dan sesuai dari misi ke-6 mereka dalam RPJMD, bagaimana menyelesaikan konflik agraria atau konflik pertanahan di Musi Banyuasin, dengan inisiatif yaitu pertama di Indonesia bersama-sama Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah).
“Kita (Muba-Sigi) ada satuan gugus tugas, untuk proses percepatan penyelesaian konflik agraria di Musi Banyuasin. Tujuannya adalah untuk menuntaskan atau menyelesaikan konflik lahan, atau konflik tanah, atau potensi berkonflik antara masyarakat dengan perusahaan, ataupun dengan pihak-pihak lainnya,” kata Dodi usai melantik Satgas P2KA.
Dodi menerangkan, untuk pelaksanaannya, satgas harus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti BPN, kementerian ataupun pihak perusahaan, sehingga diharapkan nanti potensi-potensi konflik ataupun permasalahan persengketaan lahan yang menjadi tugas berat mereka di Muba, dan di Sumsel ke depannya menjadi sebuah hal yang bisa diselesaikan.
“Dan di Muba tadi sudah ada hasil. Sebagaimana kita lihat bersama, tadi ada kesepakatan bersama antara masyarakat Kecamatan Jirak Jaya dengan pihak perusahaan yaitu dari PT MHP (Musi Hutan Persada) yang selama ini bertahun-tahun mengalami konflik, mengalami persengketaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan keberadaan satgas yang dibentuk dalam beberapa waktu belakangan ini, maka konflik itu dapat diselesaikan dan mengedepankan proses dialog antara pihak perusahaan dengan masyarakat Jirak Jaya dengan pihak perusahaan ,” tuturnya.
“Jadi saya sangat bersyukur, karena ini menjadi salah satu kick off atau gelindingan yang pertama penyelesaian konflik agraria di Muba. Dan di Sumsel, semoga ini menjadi efek bola salju, bagaimana model penyelesaian konflik agraria yang ada di kabupaten-kabupaten Sumsel ini dapat diselesaikan dengan baik, dan mengedepankan proses dialog,” imbuh mantan Anggota DPR RI, itu. (bas)

















