JAKARTA,fornews.co- Respon pemerintah dan DPR terhadap resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan yang disepakati Parlemen Eropa pada 4 April 2017 terkesan berlebihan dan menjadi tameng bagi korporasi untuk menutupi kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan dalam rantai bisnisnya selama ini. Mestinya, resolusi itu harus menjadi perubahan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.
Hal itu diungkapkan sejumlah lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan seperti WAHLI, Sawit Watch, SPKS, dan Tuk Indonesia dalam keterangan persnya, Kamis (20/04).
“Respon dari pemerintah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bahwa watak dan praktek perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia begitu buruk, melahirkan berbagai konflik dengan masyarakat, melanggar HAM melalui perampasan tanah, militeristik, melanggar hak-hak buruh, termasuk mempekerjakan anak di perkebunan mereka,”kata Abdul Wahid dari Transpormasi untuk Keadilan Indonesia.
Dia melanjutkan, praktek ekspansif dan eksploitatif krisis lingkungan hidup yang sulit terpulihkan. Deforestasi dan kebakaran adalah bukti yang paling nyata dari praktek buruk industri perkebunan besar kelapa sawit.
Sementara, Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI berharap pemerintah tidak menutup mata atas fakta ini dan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, karena ini akan menjadi preseden buruk bagi upaya pembenahan tata kelola SDA khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan dan upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen Presiden Jokowi lainnya, seperti moratorium dan pemulihan ekosistem gambut.
“Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan audit terhadap perusahaan, menertibkan HGU dalam kawasan hutan dan perkebunan sawit tanpa HGU dan segera menerbitkan kebijakan moratorium sawit,” ujar Maryo Saputra Sanudin dari Sawit Watch.
Mansuetus Darto dari Serikat Petani Kelapa Sawit mengatakan bahwa resolusi ini harusnya dapat mendorong pemerintah untuk membuat peta jalan pengelolaan sawit utamanya bagi petani, disertai dengan kemudahan akses perbankan dan pembinaan untuk meningkatkan produktifitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kita tahu, selama ini petani sawit hanya selalu dijadikan legitimasi, baik oleh korporasi dan para pendukung industri sawit.
Lebih jauh mereka meminta resolusi itu tidak dijadikan komoditas politik di dalam negeri dan menyalahkan pihak lain, lebih baik resolusi ini menjadi pemicu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap tata kelola perkebunan sawit. Nol deforestasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit disertai penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi sawit yang selama ini telah banyak melakukan pelanggaran hukum, serta tidak ada lagi pelanggaran HAM dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, baik terhadap masyarakat adat, petani maupun buruh yang bekerja di perkebunan. Mereka juga mendorong agar HGU perkebunan perusahaan yang telah selesai masa izin maupun yang bermasalah, segera diambilalih oleh negara dan diredistribuskan kepada rakyat sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan reforma agraria. (cong)
