BOGOR, fornews.co-Percepatan peningkatan status sembilan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN) untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia didukung dan disetujui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI yang langsung dihadiri Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (19/6) pagi.
Menurut LaNyalla, dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar.
“Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” ujar dia.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI juga menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.
Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, mereka juga menyampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020.
“Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap LaNyalla.
Sementara, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono menjelaskan, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah.
“Kami masih menemukan beberapa kasus, bahwa ada rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” jelas dia.
Nono juga menyinggung tentang desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada. Terutama terkait dengan serapan garam Rakyat dan jadwal waktu impor garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehingga garam rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan petani garam.
Terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin menyatakan, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah, agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan.
“Meski banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tandas dia.(aha)
