PALEMBANG, fornews.co – DPC Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) Musi Banyuasin (Muba) mendapat arahan khusus dari mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) soal permasalahan hutan-hutan di wilayah desa dan tanah adat tanah ulayat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Arahan itu diberikan Jokowi saat PMPB Muba, Daniel Firmansyah, di kediaman pribadinya di Solo, beberapa waktu lalu.
Menurut Daniel, silaturahim yang dilakukan DPC PMPB Muba ke kediaman Jokowi tersebut untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Muba, melalui DPC PMPB Muba atau pun sebagai kacamata Kepala Desa (Kades) Tampang Baru. Karena memang di setiap desa hampir semua permasalahannya umum dan dirasa bisa diangkat melalui organisasi PMPB ini.
“Salah satu permasalahan-permasalahan umum ini adalah tentang hutan-hutan yang ada di desa, khususnya tanah ulayat dan lain sebagainya,” ujar dia, Sabtu (5/8/2026).
“Memang secara sejarah, sebetulnya Muba ini diketahui ada 15 marga. Mulai dari marga yang terdekat dari kami yakni Marga Tungkal Ulu, Bayat, Lalan yang sampai sekarang tanah adat atau tanah ulayatnya ini hilang,” imbuh dia.
Daniel mengatakan, bahwa sejak status lahan berubah menjadi hutan negara, hutan kawasan dan lain sebagainya, kondisi tersebut berdampak pada hilangnya hak masyarakat adat.
“Nah ini yang kami bawa untuk mencari solusi. Karena secara umum 15 marga di Kabupaten Muba ini tanah ulayat atau tanah adat ini hilang. Tanpa kita kejar melalui DPC PMPB Muba dan tanpa kita cari solusi saya kira ini akan menjadi masalah yang serius,” kata dia.
Daniel yang juga Kades Tampang Baru, Muba itu mengungkapkan, bila ada hal yang menyangkut tentang sejarah, baik tentang adat istiadat, tentang marga dan lain sebagainya, tentu tidak boleh menghilangkan dan meninggalkan sejarah Musi Banyuasin.
“Ini poin yang kami kejar. Tentu, hal itu menjadi wacana bagi kami untuk mengusahakan dan memperjuangkan agar tanah adat tanah ulayat ini kembali ke ketua dan masyarakat adat, melalui kelompok tani masyarakat adat Marga Bayat, yang saat ini sudah kami dirikan,” ungkap dia.
Apalagi, jelas Daniel, persoalan tersebut sudah disampaikan ke Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli, melalui PMPB. Alhamdulillah apa yang disampaikan mereka mendapat respons positif.
“Dan terakhir, kemarin saat bertemu dengan Pak Jokowi untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Itu secara garis besar,” jelas dia.
Daniel menuturkan, bahwa masalah tanah adat tanah ulayat ini memang menjadi prioritas DPC PMPB Muba untuk segera mendapatkan solusi.
“Arahan dari Pak Jokowi, untuk tetap secara struktur dan administrasi, agar kami dapat melengkapi data-data mengenai tanah adat tanah ulayat, dan juga selagi tidak berbenturan dengan hukum dan Undang-undang, sudah pasti itu akan diusahakan jalan keluarnya,” tutur dia.
Daniel melanjutkan, semau yang dilakukan DPC PMPB Muba ini tidak lain untuk membantu kerja-kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba. Terlebih, PMPB Muba punya visi misi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, secara keanggotaan struktural mulai dari DPC, PAC sampai dengan ranting bergerak untuk membantu Pemkab Muba dalam hal penanggulangan bencana, sosial dan lain sebagainya.
“Alhamdulillah apa yang sudah dilakukan DPC PMPB Muba ini, seperti pada bencana kebakaran di Kecamatan Lais beberapa waktu lalu, dengan total ada 19 KK yang terdampak korban kebakaran dan kita telah menyalurkan bantuan dana dan sembako yang kurang lebih nilainya Rp50 juta dengan merata,” terang dia.
“Hadirnya PMPB di masyarakat mendapat respons positif, karena memang masyarakat butuh bantuan yang cepat tanggap. Jadi PMPB punya program jangka pendeknya yang terus dan konsisten yaitu ke sosial,” tandas dia.(aha)
