PALEMBANG, fornews.co – Pemprov Sumsel tetap mendorong dan berniat untuk mewujudkan pembangunan Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang.
Niat tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, saat memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjutan Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang, di ruang rapat Griya Agung Palembang, Jumat (26/7/2024).
Elen menyatakan, Pemprov Sumsel tetap berniat dan bergegas ingin mewujudkan Masjid Sriwijaya ini untuk tetap dibangun.
“Kita akan tunggu secepatnya hasil legal opinion dari kejaksaan mungkin seminggu atau dua minggu lagi,” ujar dia.
Bahkan, Elen memastikan tahun 2024 ini legal opinion sudah dimiliki Pemprov Sumsel, sehingga nanti skema pembangunan dan pembiayaannya akan segera dirancang.
“Selanjutnya jika sudah ada legal opinion, kita akan panggil tokoh masyarakat Sumsel dan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana sebaiknya. Intinya tahun 2024 ini kita sudah punya kepastian membangun Masjid Sriwijaya, tinggal kita carikan skema pembiayaannya nanti,” kata dia.
Dalam rapat yang dihadiri Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, Kasubdit Reskrimsus Polda Sumsel, AKPB Wiwin, Seksi Perdata Kajati Sumsel, Yulius Dasa Putra, dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel itu, Elen mengajukan legal opinion kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel terkait pembangunan Masjid Sriwijaya.
“Legal opinion tersebut nantinya sangat penting untuk menjadi pembahasan lebih lanjut terhadap pembangunan Masjid Sriwijaya,” ungkap dia.
Dua legal opinion yang diajukan tersebut yakni, melanjutkan pembangunan Masjid Sriwijaya di Lahan yang lama, dan membangun Masjid Sriwijaya di lahan baru punya Pemprov Sumsel.
“Intinya kita tetap semangat ingin melanjutkan pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Karena Masjid ini harapan masyarakat dan para tokoh-tokoh di Sumsel, tetapi kami ingin mendapat legal opinion dari kejaksaan terhadap aset dan lahan yang ada,” jelas dia.
Elen menegaskan, bahwa lahan yang clean and clear atas kepemilikannya sangat penting untuk pembangunan Masjid Sriwijaya. Karena, bila aset atau lahan ini bermasalah atau tidak dimiliki secara clear and clean dalam bentuk hak atas tanah akan sulit pembangunannya, maka untuk saat ini diperlukan legal opinion yang suratnya akan dikirim segera ke kejaksaan untuk mendapatkan itu.
“Jika memang memungkinkan untuk dilanjutkan di lahan yang lama akan kita lakukan, begitu juga jika ingin membuat di lahan yang baru akan kita lakukan, dengan catatan lahannya memang dikuasai dan ada hak atas tanahnya oleh Pemprov,” tandas dia. (aha)
