PALEMBANG, fornews.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni merespons semua penilaian dan pendapat soal anggapan jajaran Pemprov Sumsel tidak cermat dalam melakukan rotasi jabatan.
Seperti diketahui, bahwa beberapa hari ini sejumlah aktivis, akademisi hingga pemerhati pemerintahan menyebut, bahwa status Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang disandang pejabat Eselon II tersebut gugur. Karena, jabatan mereka yang diisi Pelaksana Tugas (Plt) membuat status strukturalnya sebagai kepala dinas tidak melekat.
Penilain itu tertuju pada saat ini seluruh jabatan yang sebelumnya ditinggal oleh pejabat yang menjabat Pj Kepala Daerah telah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) sesuai dengan Permendagri No.4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota.
Jabatan yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perdagangan Sumsel yang ditinggal Ahmad Rizali, yang menjabat Pj Bupati Muara Enim kini diisi Plh, Henny Yulianti.
Berikutnya, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel yang ditinggal oleh Teddy Meilwansyah yang menjabat Pj Bupati OKU diisi oleh Plh, Sutoko. Terakhir, jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ditinggal Lusapta Yudha Kurnia sebagai Pj Wali Kota Pagar Alam, diisi oleh Plh, Deva Octavianus Coriza.
“Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi Pj Bupati atau Wali Kota harus fokus dengan jabatannya sebagai Kepala Daerah. Maka ditunjuklah Plh, bukan Plt. Jabatan Plt itu kalau orangnya tidak ada. Saat ini, seluruhnya sudah Plh semua,” ujar dia.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang Administrasi Pemerintahan, kata Fatoni, Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
“Ini diperkuat lagi melalui Surat Edaran Kepala BKN untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah bernomor1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian,” kata dia.
Fatoni mengungkapkan, bahwa dalam surat edaran tersebut berisi pedoman mengenai penunjukkan Plh atau Plt bagi mereka, yang dalam hal ini berhalangan karena menjadi penjabat kepala daerah. Kemudian, dijelaskan juga bagaimana aturan ini mengikat kewenangan dari Plh dan Plt.
dalam Permendagri No.4 tahun 2023 Pasal 13 menyebut (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota, tetap menduduki JPT Pratama; (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali Kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur; (3) JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota berasal dari sekretaris daerah jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami memberi perhatian khusus terhadap hal itu sebagai upaya pembenahan administrasi yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel. Kami berkomitmen membenahi administrasi yang kurang sesuai. Jadi semua berjalan berdasarkan aturan yang sudah dibuat,” tandas dia. (aha)
