PALEMBANG , fornews.co — Suasana panas dan penuh ketegangan terlihat di ruang rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Sumsel, Minggu (12/05).
Pasalnya, dalam proses rekapitulasi suara untuk Kabupaten Musirawas, beberapa saksi dan calon DPD RI mengajukan protes dan interupsi terhadap Ketua dan para Komisioner KPU Sumsel.
Saksi partai dan para calon DPD RI ini, menduga ada modus penggelembungan suara atau pencurian suara yang dilakukan oleh KPU Sumsel dan jajaran dibawanya, seperti KPU Kota, PPK dan KPPS. Kecurigaan ini terlihat saat pihak KPU Sumsel bersikukuh tidak mau membuka C1 untuk disandingkan dengan DA1.
Protes pertama diawali dari saksi Partai Nasdem, Gress Selly. Dia mempertanyakan tentang adanta DA1 ganda yang ditemukannya.
“Katanya KPU ini melayani dan sesuai mekanisme, tapi mana buktinya. Saya hanya minta transparansi dari mana DA1 itu ada 2, dari mana muncul tanda barkot itu kalau bukan dari KPU,” ujarnya lantang.
Aksi serupa juga dilakukan oleh Calon DPD RI, M Amirudin. Ia mempertanyakan pihak KPU yang tidak mau membuka C1 untuk menyandingkan.
“Di Musirawas Utara ada DA1 berjumlah 2, ini sudah pidana, jangan ngomong ini salah tulis atau salah input, kalau kesalahan itu salah angka data angka 7 menjadi tiga itu tidak masalah.Tapi ini total berbeda semua, DA1 dan lainnya berbeda, tapi malah disebut salah input untuk membenarkan diri sendiri,” katanya tegas.
“KPU ini kan sebagai penyelenggara, digaji rakyat, dan kami adalah peserta, kenapa kalian begini, ada apa? Seharusnya kalian menuruti kami sebagai peserta. Kami ini sudah banyak keluar uang, bukan daun yang kami pakai,” sambung dia.
Perkataan Amirudin sempat dipotong Komosioner KPU Sumsel, Amrah Muslimin, yang ingin menawarkan penyelesaian konflik, namun Amirudin dengan sangat emosi langsung berbicara tinggi agar aspirasi dan keberatannya tersampaikan secara tuntas.
“Tidak ada aturan saya dibatasi ngomong, saya minta keadilan, saya belum puas, saya belum selesai bicara, tunggu, sekarang saya lagi ngomong,” jawab Amirudin keras.
Hingga rapat diskorsing selama 20 menit, pihak KPU Sumsel yang diwakili oleh Kelly Mariana tidak mau menuruti permintaan para peserta untuk membuka C1, walaupun pihak Bawaslu Sumsel telah merekomendasikannya.
Amirudin yang merasa kecewa akhirnya meninggalkan ruang rapat pleno.
“Setelah mempertimbangkan, kami tetap keputusan kami, dan kami akan pertanggungjawabkan jawabannya,” kata Kelly.
Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, lainnya, Hepriyadi mengatakan, mereka tidak punya alasan untuk melanjutkan ke tahapan bawah membuka C1 berhologram, karena DB1 datanya sudah sama. Sedangkan C1 yang dimiliki saksi dan calon adalah salinannya.
“Mereka merasa ada perbedaan setelah ada rekap C1 yang mereka punya. Yang punya kekuatan hukum itu C1 berhologram, mereka punya C1 salinan harusnya dibandingkan dengan C1 berhologram, tapi tidak mungkin, karena lompatnya beberapa kali,” jelasnya.
“Mekanismenya seperti ini kalau DB berbeda, maka akan turun DA, kemudian dari DA turun DA plano. Selanjutnya DAA turun lagi DA1 plano dan turun lagi ke C1 autentik dalam kotak yang dilindungi negara,” imbuhnya.(irs)
