BATURAJA, fornews.co – Bantuan hukum merupakan hak warga negara yang berurusan dengan hukum. Sesuai Amanat Mahkamah Agung (MA) bahwa setiap pengadilan harus memiliki Posbakum, yakni lembaga pelayanan advokasi pendampingan dan konsultasi hukum gratis.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Singgih Wahono mengatakan, Posbakum pada umumnya memiliki peranan besar dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat, termasuk Posbakum yang ada di bawah naungannya (PN Baturaja).
“Berdasarkan amanat undang-undang (UU), ada kewajiban bahwa pengadilan menyediakan penasihat hukum bagi masyarakat secara cuma-cuma alias gratis,” ujar Singgih usai mengukuhkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk OKU Raya (OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan) di gedung SKB Baturaja, Rabu (16/05).
Menurut Singgih, setiap anggota Posbakum harus melakukan pendampingan kepada seluruh warga OKU raya, tersandung kasus hukum. Terutama bagi mereka yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun penjara. “Jika masyarakat membutuhkan layanan konsultasi silakan datang, jangan jauh-jauh nyari keluar baturaja, dan jangan takut. Pendampingan oleh Posbakum, tidak diminta uang sepeserpun,” tegasnya.
Singgih juga meminta, agar anggota Posbakum yang baru dikukuhkan kiranya bekerja dengan profesional. Jangan jadikan pengukuhan ini hanya formalitas saja. “Anda dibiaya negara untuk melakukan tugas pendampingan hukum. Jangan hanya formalitas saja, kalau ditanya ada tidak Posbakum di PN Baturaja? ada, tapi tidak bekerja dengan baik,” tukasya. (gus)
