Fornews.co – Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mencabut butir-butir lampiran tentang bidang usaha penanaman modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras yang ada pada Peraturan Presiden (Perpres), Nomor 10/202. Hal ini disampaikan Jokowi melalui Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (02/03).
“Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi.
Perpres Nomor 10/2021 itu terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres ini memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal.
Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkap Presiden.
Lampiran III Perpres Nomor 10/2021 menyebutkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Tapi penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kpala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur yang termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b.
Tindakan ini juga mendapat respon yang baik dari netizen. Mereka memberikn apresiasi atas pencabutan butir-butir Perpres ini.
“Syukur Alhamdulillah, mantap pak presiden lega hati ini mendengarnya,” tulis akun Jefri Rahmat dalam kolom komentar.
Tak hanya akun ini, sejumlah akun lainnya juga turut menyampaikan hal yang sama. (rif)
