PALEMBANG, fornews.co-Beberapa hari dalam pekan ini, Kota Palembang disinggahi petinggi-petinggi negara. Mulai dari Ketua DPD RI, Kapolri, Menteri Agama, hingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran orang-orang penting di republik ini memang menghadiri sejumlah kegiatan. Tapi, mungkinkan mereka punya silence agenda terhadap Sumsel.
Selasa (10/10) lalu, Ketua DPD RI/Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, bersama anggota DPD RI lainnya, menghadiri Kongres KE-IV badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM/DEMA PTAI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Kemudian, Rabu (11/10) ini, pada kegiatan yang sama giliran Kapolri Jend. Pol. Drs. HM Tito Karnavian, MA, Ph.D dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Belum lagi agenda KPU Sumsel Peresmian dan Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, di Benteng Kuto Besak) BKB), Kamis (12/10) nanti. Berikutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman MP, Ketua Komnas HAM Nur Kholis, serta Agus Harimurti Yoedhoyono. Terakhir, kunjungan Presiden Jokowi untuk meresmikan Jalan Tol Palindra Sektor I (Palembang-Pemulutan), yang dilanjutkan kunjungan ke Kabupaten Muba, Jumat (13/10), menghadiri kegiatan Re-Planting Kelapa Sawit.
“Saya tidak ingin berkomentar yang lain. Saya hanya ingin berbicara tentang acara ini,” ujar Tito Karnavian singkat, usai menghadiri Kongres ke – IV BEM/DEMA PTAI se-Indonesia, Rabu (11/10). Tak seperti biasanya, orang nomor satu di kepolisian republik ini langsung masuk mobil dan bergegas meninggalkan UIN Raden Fatah dan menuju ke bandara kembali ke Jakarta.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sumsel, Bagindo Togar Butar Butar mengungkapkan, hadirnya para petinggi negara di Palembang pada sepekan ini, merupakan hal yang wajar. Karena, saat ini sejatinya ada banyak agenda dan kegiatan yang diselenggarakan di Palembang.
Tapi, kalau disinggung apakah ada agenda terselubung dibalik itu, ya bisa saja ada. Karena, kalau dilihat dari potensi geografis di Pulau Sumatera dan dibandingkan dengan provinsi lainnya, Sumsel lagi leading. Jika sebelumnya dikuasai Riau, Sumut dan Aceh, maka pada 20 tahun terakhir Sumber Daya Alam (SDA) Sumsel masih leading.
“Nah, selama ini antara variabel kekuasaan dengan variabel dunia niaga itu selalu bersentuhan. Karena dua variabel tersebut saling membutuhkan. Negara dalam hal ini yang punya wilayah, wajar-wajar saja jika punya perhatian khusus terhadap Sumsel, untuk memenej dua variabel tadi,” terangnya.
Ketua Ikatan Alumni FISIP Unsri ini melanjutkan, leadingnya SDA Sumsel dai Pulau Sumatera ini bisa kita lihat pada statistik pendapatan asli daerah. Coba lihat, hasil panas bumi (geotermal) terbesar di Indonesia ada di Sumsel. Belum lagi batubara, perkebunan, minyak, kelapa sawit, karet dan lain-lain, yang semuanya luar biasa. “Sekarang yang melengkapi berbagai sumber daya alam termasuk minerba tadi ya Sumsel. Jadi wajar, kalau ada beberapa petinggi negara terus memperhatikan Sumsel,” ujarnya.
Bagindo menambahkan, selain ada kaitan soal bisnis dan otonomi daerah, juga ada kaitan politik, yang semuanya saling mengikuti. Kemudian, dari sisi pemerintahannya, tentu Sumsel diharapkan bisa sinergi dengan pemerintahan pusat. (tul)
