JAKARTA, fornews.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memprioritaskan pembangunan desa nelayan modern sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program tersebut menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan dengan fasilitas lengkap dan berkelanjutan hingga akhir tahun 2026.
“Selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, kampung nelayan tidak pernah benar-benar diperhatikan, bahkan tidak diurus,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan di Jakarta.
Ia menilai, peningkatan fasilitas desa nelayan akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi maritim dan kemandirian masyarakat pesisir.
Pemerintah juga tengah memperbaiki infrastruktur pendidikan di wilayah pesisir dengan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah.
Presiden Prabowo menjelaskan, pembangunan kampung nelayan akan didukung dari hasil pengembalian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada pemerintah.
Dana tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi terkait fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas upaya pengembalian uang negara tersebut dan menegaskan pentingnya pemanfaatan dana itu untuk kesejahteraan rakyat.
“Jika setiap kampung nelayan mendapat Rp22 miliar, maka Rp13 triliun ini bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan baru,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemberantasan praktik korupsi dan aktivitas ilegal di sektor sumber daya alam.
Ia mencontohkan penyelundupan timah dan turunannya di Bangka Belitung yang telah berlangsung hampir 20 tahun dengan kerugian negara mencapai Rp40 triliun per tahun.
“Praktik seperti tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing merupakan bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri,” tegasnya.
Presiden Prabowo menambahkan, jika praktik tersebut dibiarkan, potensi kerugian bisa mencapai Rp800 triliun dalam dua dekade terakhir.
Presiden menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan lintas lembaga termasuk TNI, Kejaksaan, Kepolisian, dan Bea Cukai untuk menindak tegas kegiatan ilegal yang merugikan negara.
“Kita sudah mulai memperbaiki dan membangun. Ini bagian dari tugas besar kita: mengembalikan hak rakyat dan mengelola sumber daya bangsa untuk kesejahteraan seluruh warga,” pungkasnya.
