SURABAYA, fornews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan penghentian tunjangan para guru, yang ramai di media sosial itu merupakan kabar bohong atau hoaks.
“Pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa saya siap untuk berdiri di depan dan berjuang untuk membela kepentingan guru-guru agar dapat melaksanakan tugas mulianya mendidik kader-kader bangsa di negara kita,” ujar Presiden saat memberikan kuliah umum di Gelora Hasta Brata, Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA), Surabaya, Kamis (06/09).
Ia juga mengatakan, tidak ada alasan apapun bagi pemerintah untuk mengurangi apalagi memberhentikan Tunjangan Profesi Guru.
“Karena itu adalah imbalan yang memang seharusnya diperoleh guru atas pengabdian profesi yang telah dan akan diabdikan untuk bangsa selama-lamanya,” ucapnya.
Kualitas SDM
Dalam kuliah umum tersebut, Presiden mengingatkan bahwa Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga Negara, dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya agar taraf hidup masyarakat yang berkualitas.
“Keberhasilan dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu belajar sepanjang hayat agar dapat menyesuaikan diri dengan zaman yang berubah serba cepat,” terang Jokowi.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tahapan besar kedua yang akan dilakukan pemerintah, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), setelah tahapan besar pertama berupa pembangunan infrastruktur telah dimulai.
“Kita ini memiliki kapasitas terpendam. Punya kekuatan terpendam tapi belum dibangkitkan. Jangan dipikir anak kita kalah dengan bangsa lain,” ujarnya seraya menambahkan, fondasi-fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa itu kuncinya ada di SDM.
Presiden memberikan contoh prestasi atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2018 yang dapat melebihi target yang diberikan, bahkan dapat menduduki peringkat empat dalam perolehan medali.
Presiden mengapresiasi peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terlahir menjadi bagian perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi yang beranggotakan kaum intelektual ini, dinilainya telah berjasa memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan bangsa melalui pendidikan.
“Peranan PGRI sangat strategis dalam menggerakkan organisasinya ke seluruh negeri. Teruslah berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara,” tandas Presiden.
Sementara itu dalam laporannya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan bahwa jumlah mahasiswa di Jawa Timur sebanyak 721.682 orang, sedangkan jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) adalah 10 perguruan tinggi dan jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) ialah 326 perguruan tinggi. Adapun mahasiswa PTN sebanyak 209.463 orang dan mahasiswa PTS adalah 512.219 orang.
Untuk diketahui, dalam kuliah umum yang dihadiri oleh kurang lebih tiga ribu orang dari kalangan pengurus besar PGRI beserta pengurus ranting, pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah PGRI, serta para mahasiswa baru dan civitas academica UNIPA, Presiden turut meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI yang akan digelar hingga 7 September 2018.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Umum PP PGRI Unifah Rosyidi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (ibr)
