PALEMBANG, fornews.co– Evaluasi program rencana aksi dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel, mendapat dukungan Gubernur Sumsel Herman Deru.
Menurut Herman Deru, Pemprov Sumsel mendukung sepenuhnya tim KPK untuk melakukan evaluasi sejauh mana program rencana aksi KPK telah dilaksanakan pihaknya.
“Semoga program ini mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel dapat terwujud,” kata Herman Deru pada rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 melalui video conference bersama Pimpinan KPK RI, di Command Centre Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (6/5).
Herman Deru mengungkapkan, rakor pemberantasan korupsi terintegrasi KPK RI ini untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang sudah dijalankan, sejauh mana progres yang dilakukan, serta faktor apa saja yang bisa menghambat pelaksanaannya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota di Sumsel.
“Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, intruksi/arahan maupun peraturan UU, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negera sampai dengan penyelamatan keuangan atau aset negara,” ungkap dia.
Mantan Bupati OKU Timur dua periode itu melanjutkan, aksi pemberantasan korupsi terintegrasi ini sistem pelaporannya melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau Koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah), yang terdiri dari delapan sektor.
Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN dan dana desa. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.
“Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” kata dia.
“Dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2019 di Provinsi Sumsel yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 8 Januari 2020, Pemprov Sumsel secara rata-rata mendapat nilai 81 persen,” sambung dia.
Herman Deru menuturkan, progres pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi di Pemprov Sumsel untuk tahun 2020 ini, telah menggunakan aplikasi e-Sumsel yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2020.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menyampaikan, kegitan korsupgah tidak boleh berhenti dan terhenti, walau dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Karena pada kegiatan kosupgah ini supaya apa yang kita lakukan, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah, perizinan, barang/jasa agar dapat efektif dan tetap tejaga akuntabilitasnya,” tandas dia. (aha)
