YERUSALEM, fornews.co — Sebanyak 600 pensiunan pejabat keamanan Israel, termasuk mantan kepala badan intelijen, menulis surat kepada Presiden AS Donald Trump untuk menekan Israel mengakhiri perang di Palestina.
Seruan itu muncul di tengah laporan Benjamin Netanyahu berencana memperluas operasi militer di Gaza karena kesepakatan perundingan gencatan senjata dengan Hamas terhenti.
“Menurut penilaian profesional kami, Hamas tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi Israel,” kata para pejabat tersebut.
“Kredibilitas Anda di mata mayoritas rakyat Israel memperkuat kemampuan Anda untuk mengarahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya ke arah yang benar. Akhiri perang, kembalikan para sandera, hentikan penderitaan,” tulis mereka.
Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, lebih dari 60.000 orang tewas setelah Israel melancarkan perang di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 orang dengan 251 sandera.
Kementerian tersebut menyatakan 180 orang, termasuk 93 anak-anak, meninggal dunia akibat malnutrisi sejak awal perang.
Wilayah tersebut juga mengalami deprivasi massal akibat pembatasan ketat yang diberlakukan di Israel terhadap apapun yang masuk ke Gaza.
Tetapi, Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan misinya dengan alasan akan memulangkan dua sandera Israel yang dirilis militan Hamas dan Jihad Islam dalam kondisi kurus kering.
“Akan terus berlanjut secara konstan dan tanpa henti,” kata Netanyahu.
Media lokal menulis kekalahan militer Hamas menjadi peluang bagi Netanyahu mengupayakan pembebasan para sandera.
Namun, ada sebagian penolakan terhadap desakan untuk menghentikan perang di Gaza yang dilakukan militer Israel–meski laporan warga Palestina yang meninggal dunia akibat kelaparan (malnutrisi) telah mengguncang dunia.
Rencana Netanyahu justru mendapatkan penolakan dari keluarga para sandera. Mereka mengatakan Netanyahu justru akan membunuh para sandera.
Hal itu tegas diutarakan dalam surat kepada Trump antara lain oleh mantan Mossad Tamir Pardo, mantan Perdana Menteri Ehud Barak, mantan kepala Shin Bet Ami Ayalon, dan mantan Menteri Pertahanan Moshe Yaalon.
“Awalnya perang ini adalah perang yang adil, perang defensif, tetapi ketika kita mencapai semua tujuan militer, perang ini bukan lagi perang yang adil,” kata Ayalon.
