PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, penurunan angka kemiskinan menjadi program prioritasnya. Hal itu diungkapkan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD di Auditorium Bina Praja, Selasa (13/11).
Untuk itu, dia mengajak seluruh komponen masyarakat bergandeng tangan dan bersinergi mempertahankan capaian kinerja pembangunan di Sumsel, termasuk soal penurunan angka kemiskinan di Sumsel.
“Dalam penyusunan rancangan awal RPJMD, harus memperhatikan kondisi saat ini sebagai modal dasar. Sehingga jika ditemukan permasalahan mendasar dapat segera dicarikan solusinya melalui program-program dalam RPJMD,” kata HD seraya berharap penyusunan RPJMD selesai tepat waktu.
Dijelaskan HD, adapun kondisi beberapa indokator makro pembangunan Sumsel ada yang sudah baik dan ada yang masih belum maksimal pencapaiannya. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Sumsel triwulan ke 3 tahun 2018 lebih baik dari angka nasional, pada rasio Sumsel di maret 2018 lebih baik dari angka nasional, tingkat pengangguran terbuka Sumsel pada Februari 2018 lebih baik dari angak nasional, inflasi Sumsel pada triwulan 1 tahun 2018 lebih dari angka nasional.
Kemudian, angka kemiskinan Sumsel pada bulan Maret 2018 masih lebih tinggi dari angka nasional. Dan 16 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota mempunyai angka kemiskinan masih di atas nasional. Indeks pembangunan manusia (IPM) Sumsel tahun 2017 masih di bawah angka nasional dan masih ada 14 kabupaten/kota yang mempunyai angka IPM di bawah nasional hingga memerlukan perhatian khusus.
“Kita harus mampu menurunkan angka kemiskinan sampai di bawah angka nasional. Sebagai indikator bahwa pembangunan yang kita lakukan dapat mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
HD melanjutkan, pembangunan Sumsel harus direncanakan dengan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi dan tepat lokasi. Pembangunan bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak Swasta dan seluruh komponen masyarakat.
“Maka sudah saatnya kita rapatkan barisan untuk bersinergi membangun Sumsel dengan visi Provinsi Sumsel 2018-2023, yaitu Sumsel maju untuk semua,” ungkapnya.
HD mengatakan, salah satu keberhasilan kepala daerah akan dilihat dari capaian terhadap target-target yang tertuang di RPJMD sebagai dokumen resmi acuan LKPJ. Sehubungan dengan hal tersebut, maka janji-janji kampanye harus masuk dalam RPJMD dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan dinas , dan perangkat daerah Provinsi Sumsel.
“Untuk itu, saya minta seluruh kepala perangkat daerah untuk serius mengikuti proses penyusunan RPJMD sampai dengan ditetapkannya nanti menjadi program-program perangkat daerah yang ada di dalam RPJMD. Untuk itu kami mohon dukungan dan kerjasamanya agar RPJMD dapat kita selenggarakan tepat waktu,” ujarnya.
Menurut HD, peran serta dan kerja sama yang baik antara semua pihak, dalam hal ini sangat diperlukan guna tercapaian perjuangan pembangunan Sumsel menuju Sumsel maju untuk semua.
“Untuk membangun Sumsel kita juga harus bekerja sama dengan provinsi-provinsi tetangga, termasuk dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapannya dengan adanya kerja sama ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat kedua provinsi,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyampaikan visi-misi pertama kepala daerah adalah menyejahterahkan masyarakat. “Tentunya bicara menyejahterakan adalah tugas kita untuk mengurangi kemiskinan, ini masalah besar. Saya mengajak ke depan untuk menuntaskan kemiskinan,” katanya.(bas)
