PALEMBANG, fornews,co-Sejak dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), hingga 12 September 2017 lalu, laporan pengaduan masyarakat telah mencapai 32.214 laporan yang diterima satgas.
“Kemudian, dilakukan 982 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tersangka berjumlah 1.989 orang,” ungkap Ketua Kelompok Kerja Satgas Saber Pungli Dr. Asep Kurnia, pada acara sosialisasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016, di Hotel Aryaduta, Kamis (14/09).
Atas dasar itulah, jelas Asep, semua pihak arus menyamakan persepsi dan saling mendukung. Agar, pemberantasan pungli akan menjadi efektif, dan pungli yang menjadi momok dapat diberantas. Karena, merajalelanya pungli di Indonesia menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Untuk di Sumsel sendiri, terdapat 57 kasus OTT dengan 99 tersangka. Sumsel juga telah terbentuk UPP, yang diketuai oleh Irwasda sedangkan tingkat kabupaten/kota diketuai oleh Wakapolres.
“Nah OTT ini bisa dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) provinsi, kabupaten/kota maupun di Satgas Saber Pungli pusat. Ini menjadi acuan untuk efek jera, dukungan masyarakat juga diharapkan mampu melaporkan dan berani menjadi saksi sehinga pungli dapat diberantas,” jelasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, penanganan pungli sudah menjadi satu prioritas, karena banyaknya keluhan tentang pungli yang diterima Presiden. Presiden meminta, jika pungli tidak ditangani, maka pengusaha dan investor akan semakin malas berinvestasi di Indonesia. Secara tidak langsung, merajalelanya pungli, juga akan menurunkan daya saing produk-produk ekspor. “Kita akan selalu kalah bersaing dengan negara-negara lain, baik di tingkat ASEAN maupun di tingkat persaingan global,” katanya.
Cara kerja Satgas Saber Pungli ini, ungkap Nasrun, lebih menekankan pada empat fungsi, yakni fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Fungsi itu dapat berwujud membangun sistem pencegahan, pengumpulan data dan informasi dari Kementerian atau lembaga yang menggunakan teknologi.
“Ditambah mengkoordinasikan dan melakukan OTT, hingga memberikan rekomendasi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik,” tandasnya. (tul)
