BALIKPAPAN, fornews.co -Sekretaris Daerah Muba Apriyadi mengatakan, Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi yang digelar DPP Forsesdasi sangat tepat dilakukan, dalam rangka percepatan reformasi birokrasi itu sendiri.
Menurutnya, reformasi birokrasi dipandang perlu untuk dilakukan percepatan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
“Ini salah satu tanggung jawab dan amanah yang diemban oleh sekretaris daerah,” kata Apriyadi di sela mengikuti Rakornas dan Rakernas DPP Forsesdasi Tahun 2019, di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome), Balikpapan, Kaltim, Rabu (20/02) malam.
Melalui Rakernas Forsesdasi ini, Apriyadi berharap semua Sekda di Indonesia dapat saling bertukar pikiran dan masukan terkait hal yang dihadapi di tiap kabupaten/kota di Indonesia.
“Dengan demikian, kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kinerja, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan maju,” tuturnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, peran sekda sangat strategis sebagai eksekutor, koordinator dan fasilitator untuk membantu tugas kepala daerah.
Seorang Sekda dituntut mencermati dengan baik tugas perencanaan anggaran, retribusi pajak dan mekanisme pembelian barang/jasa sehingga percepatan reformasi birokrasi terlaksana dengan baik.
“Kita harus membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, dalam upaya penguatan otonomi daerah,” kata Tjahjo Kumolo saat membuka Rakornas.
Tjahjo menyebutkan, ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dijalankan sekretaris daerah dalam percepatannya, di antaranya manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana.
Kemudian, sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(bas)
