PALEMBANG, fornews.co-Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati menyatakan, dua hari ini pihaknya menerima audiensi dari forum mahasiswa bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II Sumsel Babel.
Saat menerima APTISI Wilayah II Sumsel Babel di ruang Banggar DPRD Sumsel, Jumat (5/6), kata Anita, mereka membicarakan bagaimana mendapatkan solusi terbaik terhadap mahasiswa yang terdampak masa pandemi Corona VIrus Disease 2019 (COVID-19) ini.
“Seperti yang disampaikan kawan-kawan dari APTISI tadi, walau bagaimana pun kondisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) itu tidak sama. Sehingga memang perlu langkah yang bijak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam menindaklanjuti Surat Imbauan Gubernur Sumsel, tentang keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa, untuk disikapi sesegera mungkin,” ujar dia, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/6).
Anita mengungkapkan, bahwa kondisi PTS sendiri mungkin saat ini ada yang sudah tidak bisa membayar gaji dosen. Karena, walaupun mahasiswanya kuliah secara online, yang ternyata biayanya lebih besar daripada offline.
Kemudian, sambung dia, data yang diterima oleh Gubernur Sumsel adalah data sebanyak 13.507 mahasiswa se Sumsel yang harus mendapat perhatian untuk mendapat bantuan. Itu juga sudah terpotong ada 4000-an mahasiswa yang sudah mendapatkan bantuan dari bidikmisi, dan bantuan dari prestasi akademik.
“Namun dari jumlah yang disampaikan APTISI Wilayah II Sumsel Babel, ternyata ada 85 PTS yang ada di Palembang, atau 105 PTS di Sumsel dengan jumlah seluruh mahasiswa ada 87.000. Nah, dari 87.000 itu kalau mahasiswa yang menengah ke bawah 13.507, itu belum sampai 20 persen. Ini mohon untuk dapat di evaluasi,” ungkap dia.
Anita juga sudah meminta kepada APTISI untuk memberikan data yang akurat. Karena yang tahu kondisi mahasiswa itu ya di universitas yang bersangkutan. Tentu dengan data yang dimasukkan oleh mahasiswa dari awal. Jadi memang harus menunggu data tersebut, untuk bisa di selaraskan dengan yang akan diberikan bantuan dari Gubernur Sumsel.
“Ini tidak bisa terlalu lama, karena apa, ya itu tadi, dengan adanya imbauan itu, berdampak pada PTS dan Negeri, yang menurut mereka sampai hari ini dari tanggal 20 Mei, belum ada pemasukan dari sektor uang kuliah dari mahasiswa,” jelas dia.
Karena mahasiswa yang ingin membayar, masih berpegang pada Surat Imbauan Gubernur Sumsel tersebut. Ini yang harus diluruskan sesegera mungkin, agar jangan terjadi kegaduhan.
“Tadi juga sudah kami pesankan untuk verifikasi data betul-betul akurat, agar yang menerima memang yang berhak. Jangan sampai yang menerima yang tidak berhak. Tentu harus dibedakan, yang memang anak orang mampu kita pikir tak perlu diberikan bantuan,” terang dia.
Politisi perempuan asal Partai Golkar ini menuturkan, walau jumlah alokasi anggaran untuk ini belum diterima pihaknya. Tetapi kesanggupan Gubernur Sumsel sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu mahasiswa diinformasikan memang sudah dialokasikan.
“Saya rasa itu dari pos bantuan tidak terduga, kalau tidak salah itu keluarnya kalau dijadikan satu refocusing artinya diplotkan ke dinas yang bersangkutan,” tutur dia.
“Ini mumpung belum refocusing. Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan Gubernur Sumsel melalui telepon seluler (ponsel), bahwa sebelum refocusing, agar betul-betul dihitung untuk dimasukkan ke refocusing COVID-19 ini,” tandas dia. (aha)
