PALEMBANG, fornews.co – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI mulai melaksanakan verifikasi ke pemerintah daerah terkait upaya menghadapi permasalahan kesejahteraan gender, dengan mengawalinya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 15 Maret 2021.
Staff Ahli Kemen PPPA RI Bidang Komunikasi Pembangunan, Ratna Susianawati menjelaskan, proses verifikasi lapangan dilakukan dalam rangka penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020. Verifikasi ini juga menjadi barometer penilaian secara umum terhadap Pemprov Sumsel dalam memberikan perannya terkait isu gender dalam pembangunan di Sumatera Selatan.
”Sumsel merupakan starting awal kami dalam melakukan verifikasi lapangan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri langsung kegiatan verifikasi lapangan tersebut secara daring dari Sumsel Command Center, Senin (15/3/2021). Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan, Sumsel telah terbukti tidak lagi mempermasalahkan gender dalam berbagai hal dan bidang.
“Untuk perempuannya sendiri kita telah berikan kebebasan dan peluang untuk berkompetisi pada pekerjaan dan jenis profesi apapun. Baik politik, tenaga kesehatan, ASN, dan lain sebagainnya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan dari posisi senator. Tercatat ada 4 anggota DPD perempuan asal Sumsel dan masyarakat pun tidak mempermasalahankan hal tersebut. Apalagi kalau bicara tingkat desa, kepala desa terdata dominan perempuan. Hal ini menurutnya merupakan bukti bahwa kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan telah dilakukan di Sumsel.
“Pendanaan Pemprov Sumsel sekitar 58% yang menempel pada OPD – OPD menjurus kepada strategi Pengarusutamaan Gender (PUG),” ucap gubernur.
Seperti diketahui, Kemen PPPA terus mendorong implementasi PUG di berbagai sektor. Sebab PUG menjadi strategi yang disepakati, baik di tingkat global, nasional maupun daerah untuk memastikan isu gender masuk pada prioritas pembangunan segala bidang yang dilakukan. (yas)
