PALEMBANG, fornews.co-Eks karyawan Koran Sindo Palembang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari manajemen PT Media Nusantara Infomasi (MNI) per 5 Juni 2017 lalu, hingga hari ini belum ada kejelasan.
Keinginan para eks karyawan untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan undang-undang pascapemutusan hubungan industrial tersebut, masih terkatung-katung. Apalagi, dari awal kehadiran perwakilan HRD MNC Lukman yang saat diumumkannya PHK itu, tidak mengetahui bagaimana formula pemberian pesangon, apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Menurut mantan Redaktur Koran Sindo Palembang Ahmad Fajri Hidayat, pada tanggal 5 Juni 2017, perwakilan manajemen PT Media Nusantara Informasi (MNI) dari Jakarta, di antaranya Wakil Pemred Koran Sindo Djaka Susila. GM Biro Dony Irawan, dan HRD mendatangi Kantor Biro Sumsel. Dengan berbagai alasan antara lain ketidakmampuan perusahaan memenuhi biaya operasional. Perwakilan manajemen PT MNI menyampaikan Koran Sindo Palembang terakhir terbit per tanggal 23 Juni 2017 dengan alasan efisiensi. Pada pertemuan tersebut, sempat dipertanyakan masalah pesangon terhadap 37 pegawai, delapan di antaranya pegawai kontrak, sebagai dampak dari Pemutusan hubungan industrial atau PHK tersebut.
“Namun, perwakilan HRD yang hadir yakni Lukman (HRD MNC) mengaku tidak mengetahui bagaimana formula pemberian pesangon, apakah sesuai dengan aturan perundang-udangan atau tidak. Lukman mengaku hanya diserahi sebuah amplop yang kemudian diketahui berisi nominal pesangon yang mereka sebut uang kebijaksanaan,” katanya, pada jumpa pers bersama LBH Palembang, Rabu (05/07).
Kemudian, papar Fajri, perwakilan HRD selanjutnya memanggil satu persatu pegawai untuk menyampaikan nilai uang kebijaksanaan masing-masing. Salah seorang pegawai yang memiliki masa kerja 10 tahun mengaku, hanya ditawari uang kebijaksanaan sebesar Rp7 juta. Karena nilainya uang kebijaksanaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan aturan pasal 156 UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, maka seluruh pegawai sepakat menolak penawaran dari perusahaan.
“Oleh HRD, seluruh pegawai yang menolak, diminta menandatangani surat berisi penolakan tawaran uang kebijaksanaan yang ditawarkan. Surat pernyataan penolakan ditandatangani pegawai namun tanpa dibubuhi materai. Menurut Lukman, surat tersebut tidak perlu dibubuhi materai. Di akhir pertemuan, perwakilan manajemen menyatakan akan menyampaikan penolakan dari para pegawai tersebut dan akan kembali melakukan komunikasi lanjutan terkait PHK tersebut,” terangnya.
Namun, hingga menjelang libur Idul Fitri, pertemuan yang dijanjikan tidak pernah terjadi. Mulai tanggal 23 Juni atau dua hari menjelang Idul Fitri, karyawan PT MNI BIRO Sumsel menerima surat pemutusan hubungan industrial tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh CFO MNI Rudi Hidayat.
Mantan reporter Koran Sindo Palembang M Moeslim menegaskan, menyusul adanya gejolak PHK sepihak yang dilakukan manajemen PT MNI tersebut, karyawan Koran Sindo Palembang yang menjadi korban menyatakan, Mengecam tindakan PHK Sepihak yang dilakukan manajemen PT MNI dan MNC Grup yang tahapannya tidak sesuai UU Ketenagakerjaan No.13/2003.
“Kami mengecam manajemen PT MNI dan MNC Grup yang bertindak sewenang-wenang atas adanya mutasi reporter, fotografer, dan karyawan ke Jakarta dan beberapa unit usaha lain yang sarat dengan unsur subyektif, intimidatif, dan terkesan penghakiman dan penghukuman oleh atasan redaksi,” tegasnya.
Selain itu sambung Moeslim, pihaknya juga mengecam manajemen PT MNI dan MNC Grup yang tidak kooperatif dan konsisten serta tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kasus tenaga kerja di Koran SINDO Palembang.
“Dengan kondisi tersebut, kami juga mendesak agar Kementerian Tenaga Kerja Rl, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel/Kota Palembang, serta DPR RI atau DPRD Provinsi Sumsel/ Kota Palembang segera melakukan tindakan dan memanggil serta menjatuhkan sanksi pada PT MNI dan MNC Grup karena diduga melakukan pelanggaran UU Tenaga Kerja,” tukasnya.
Sementara, Direktur LBH Palembang April Firdaus selaku Ketua Tim Advokasi Karyawan Koran Sindo Palembang menyatakan, sebagai perusahaan media yang besar, seharusnya PT MNI memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak kawan-kawan Koran Sindo Palembang yang terkana PHK sepihak.
“Bersama 37 pengacara gabungan dari DPC Peradi Palembang, Kantor Hukum Munarman Do’ak dan partner (AJI Palembang), LBH Partner, PBH Peradi Palembang, PKBH Pemuda Muhammadiyah Sumsel, kami siap mengawal langkah perlawanan karyawan terhadap manajemen. Langkah dukungan advokasi sudah dilakukan dimulai dari bipartit pertama Rabu (05/07). Setelah upaya pertemuan Bipartit pertama tidak berlangsung dengan baik, maka kami mengundang manajemen untuk upaya Bipartit kedua pada Selasa 11 Juli 2017,” tandasnya.(tul)
