PALEMBANG, fornews.co – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Thony Saut Situmorang menyatakan, tidak ada daerah yang dapat hidup tanpa penerimaan pajak dan pendapatan.
Menurut Saut, ini bukan tentang berapa besar atau kecil penerimaan, namun bagaimana timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.
“KPK akan menyediakan teknologi penerimaan pajak berupa tapping box. Misal, untuk pajak rumah makan dan hotel langsung gunakan itu, pajak sebesar 10 persen langsung masuk ke kas daerah. Model teknologi ini juga sudah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia,” ujarnya, usai acara Apel Akbar dan Penertiban Reklame Kerjasama Pemkot Palembang dengan KPK RI, Kamis (06/12).
Untuk penertiban reklame, Saut menegaskan, pemkot punya kewenangan untuk melakukan penindakan, khususnya untuk reklame yang tidak memperpanjang perijinan dengan pemerintah.
“Kalau mereka tidak mengurus perijinan, tindakannya penurunan reklame. Kalau nanti soal larinya ke pidana, saya belum bisa komen. Yang penting masih banyak sektor pajak yang belum dioptimalkan pemerintah untuk meningkatakan PAD,” tegasnya.
Saut menyampaikan, bahwa sektor penerimaan pajak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak merupakan tugas negara untuk mengambil dan mengembalikan kepada rakyat berupa sarana prasarana, infrastruktur, perlindungan dan lainnya.
“Salah satunya ini pajak reklame, Wali Kota Palembang sudah menghitung bakal dapat tambahan PAD lebih kurang Rp500 juta dari pajak reklame ini. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola apa yang disebut tax ratio, supaya keuangan daerah lebih ideal,” katanya.
Sementara, Gubernur Sumsel, Herman Deru menuturkan, Kota Palembang memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan PAD. Namun saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga harus ditingkatkan.
“Cuma mindset wajib pajak dulu yang diperbaiki. Contoh masalah pajak makan, ini kan mengalir ke darah, jadi perlu tokoh-tokoh agama menyampaikan kewajiban umatnya supaya halal apa yang dimakan bisa membayar pajak,” tuturnya.
Deru menambahkan, Pemprov Sumsel juga akan memperbaiki sistem penerimaan yang sudah berjalan selama ini, karena menurutnya penerimaan pajak belum maksimal.
“Kita perbaiki sistem yang sudah ada ini agar lebih banyak dapat. Seperti pajak rumah makan dan hotel, itu kan sudah ada tapi belum maksimal. Karena kesadaran untuk setor ke negara masih rendah dan kurang pengawasan. Maka kami sangat mendukung upaya KPK ini untuk diterapkan di Sumsel,” tandasnya. (tul/irs)
