SEKAYU, fornews.co – Camat Bayung Lencir, Akhmad Toyibir, S.STP, MM, melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap penegakan Perda No 2 Tahun 2018 mengenai Pesta Rakyat.
Penandatangan nota kesepahaman bersama Kapolsek Bayung Lencir, Danramil, Lurah, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa tersebut, juga dihadirpi tokoh agama, tokoh masyarkat, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RW dan Para Kadus, KNPI dan Karang Taruna, serta para pemilik organ tunggal dan orkes, yang berada di wilayah kecamatan Bayung Lencir.
“Kami telah sepakat melaksanakan nota kesepakatan bersama, dan terus menindak lanjuti penerapan Perda No 2 tahun 2018, mengenai Pesta Rakyat,” ujar Akhmad Toyibir, saat dihubungi, Rabu (26/09).
Toyibir menjelaskan, hasil kegiatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam nota kesepakatan itu menyatakan bahwa setiap elemen yang hadir berkomitmen siap untuk bekerjasama dalam penegakan Perda No 2 tahun 2018.
“Selanjutnya di setiap desa dan kelurahan dibagikan spanduk yang berisikan himbuan untuk sosialisasi kepada masyarakat, mengenai Larangan menyelenggarakan pesta malam,” jelasnya.
Sementara, Bupati Muba H Dodi Reza Alex mengungkapkan, munculnya Perda Tentang Pesta Rakyat itu untuk meminimalisir dan menekan penggunaan dan peredaran narkoba serta perbuatan asusila/prostitusi yang kerap terjadi di pesta malam.
“Lahirnya Perda ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Muba. Saya berkeyakinan, dominan semua masyarakat muba akan mendukung perda ini. Karena dalam perda ini mengatur untuk kebaikan masa depan anak dan cucu kita agar terhindar dari efek negatif dari pesta malam,” ungkapnya.
Dodi Reza menerangkan, adanya penolakan terhadap implementasi Perda tersebut disebabkan karena segelintir pihak yang belum memahami isi Perda tersebut. Selaku Pemerintah, baik eksekutif dan yudikatif tidak ada sedikit pun niatan untuk membatasi hiburan rakyat, baik Seni budaya dan adat istiadat yang telah berjalan dari masa ke masa.
“Perda No 2 tahun 2018 ini juga bukan untuk melarang atau menghapus hiburan rakyat, tapi hanya membatasi jam pelaksanaannya saja. Itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah menyelamatkan generasi muda, kehidupan sosial, dan rumah tangga akibat dampak negatif dari pesta malam,” tandasnya. (tul)
