JAKARTA, fornews.co – Pemerintah menegaskan pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan langsung didiskualifikasi.
Diskualifikasi akan dikenakan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.
“Politik uang adalah kejahatan besar dalam demokrasi sehingga akan ada sanksi tegas baik untuk pemberi maupun penerima,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan di Jakarta, yang dilansir Anadolu Agency, Selasa (09/01).
Di tempat sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai bahwa Pilkada Serentak yang akan digelar pada Juni rawan diwarnai dengan politik uang, mengingat jatuhnya pada pertengahan bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri.
“Maka itu, semua daerah berpotensi terkena politik uang,” kata Menteri Tjahjo.
Menteri Tjahjo mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor kepada Bawaslu jika menemukan pasangan calon yang diduga melakukan politik uang, asal disertai dengan bukti cukup dan memadai.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengingatkan seluruh pasangan calon untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Nanti KPK akan memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melaporkan kekayaannya,” tutup Hasyim. (AA)
