PALEMBANG, fornews.co-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Rani Arvita, (37), terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) sertifikat kepemilikan tanah, pidana penjara selama 5 tahun, pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (17/10).
JPU Iskandarsyah Alam juga menjatuhkan denda tehadap terdakwa Rani, dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara. “Menyatakan terdakwa Dr Rani Arvita SH MH secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 12 huruf a UU RI no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan pasal UU RI no 20 tahun 2001, tentang perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ungkap Iskandar.
Setelah JPU selesai membacakan surat tuntutan, Majelis Hakim yang diketuai Paluko Hutagalung, memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan selanjutnya. “Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi dari terdakwa,” ujarnya.
Terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa Rani Arvita terseret kasus pungli pada Jumat (03/05) lalu. Dalam kasus itu terdakwa berjanji dapat menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan sertifikat tanah hak milik yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Kemudian, JPU menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa Rani Arvita dilaporkan oleh korban (Margono) didampingi pengacaranya Yustinus Joni, karena diduga melakukan pungli atas kasus sengketa kepemilikan tanah hak milik dengan Maimunah, karena merasa diperas oleh Rani. Lalu kasus ini dilaporkan ke tim Saber Pungli Polresta Palembang, dan tersangka Rani pun terkena OTT di Kantor BPN Kota Palembang, dengan kasus tindak pidana korupsi dengan dakwaan pertama dalam pasal pasal 12 huruf A UU No 31 tahun 1999, diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dakwaan kedua pasal 11 UU No 31 tahun 1999, diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (bay)
