PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, bekerja ekstra keras untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019.
“Saat ini masyarakat masih cenderung apatis memilih, makanya dari kacamata saya, KPU termasuk kita semua harus bekerja ekstra keras terutama petugas di divisi sosialiasi di lapangan,” kata HD, saat menerima audiensi Ketua KPU Sumsel dan anggota komisioner di Griya Agung, Palembang, Selasa (4/12).
HD mengakui, memang tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan suaranya. Namun hal itu bukan berarti KPU harus diam saja membiarkan angka partisipasi tidak sesuai target, 70 persen.
Untuk itu, HD mengajak KPU sekreatif mungkin agar masyarakat tergugah untuk menyalurkan suaranya. Sosialisasi yang bisa dilakukan, misalnya dengan memancing dan melibatkan masyarakat kreatif membuat TPS. Sehingga pada hari H, masyarakat akan tergugah untuk datang ke TPS.
“Pokoknya harus kreatif agar masyarakat tergugah. Biar masyarakat tahu bahwa ini penting untuk keberlangsungan pembangunan dan demokrasi itu sendiri,” tuturnya seraya menambahkan Pemprov siap menjembatani sosialisasi KPU ini dengan Inforkom, Humas dan lainnya, demi terlaksananya Pileg dan Pilpres sebaik mungkin di Sumsel.
Dalam kesempatan ini, HD berharap tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi tugas KPU menjelang pesta demokrasi tahun depan. Pun begitu, dia meminta KPU juga terbuka dan transparan.
“Saya menghormati betul lembaga ini, karena untuk menjadi Ketua KPU dan lainnya tidak gampang. Harus melalui fit and proper test,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan, kedatangan mereka ini bertujuan untuk bersilaturahmi. Karena sejak dilantik 7 November 2018 pihaknya belum menemukan waktu yang tepat untuk bertemu.
“Kami dilantik 7 November harusnya ketemu gubernur dulu, karena penyelenggaraan Pemilu tinggal 4 bulan lagi. Gubernur adalah stakeholder utama yang bertanggung jawab suskesnya Pemilu,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, untuk Pemilu satu tahun anggaran dari pusat ini besarannya Rp22 miliar. Anggaran ini digunakan untuk belanja rutin dan logistik
“Ini diturunkan ke kabupaten/kota juga. Tapi masih ada bimtek-bimtek yang belum teranggarkan,” imbuhnya.(bas)
